Senin 23 Mar 2020 21:22 WIB

Gubernur Tokyo Minta Kerja Sama Warga Hindari Karantina Kota

Gubernur Tokyo Yuriko Koike berharap Tokyo tak perlu lakukan karantina kota

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Warga berjalan di pusat Kota Tokyo. Gubernur Tokyo Yuriko Koike berharap Tokyo tak perlu lakukan karantina kota akibat pandemi corona. Ilustrasi.
Foto: AP Photo/Koji Sasahara
Warga berjalan di pusat Kota Tokyo. Gubernur Tokyo Yuriko Koike berharap Tokyo tak perlu lakukan karantina kota akibat pandemi corona. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Gubernur Tokyo Yuriko Koike pada Senin (23/3) memperingatkan bahwa karantina terhadap wilayah ibu kota Jepang itu mungkin perlu dilakukan apabila peningkatan tajam kasus infeksi virus corona terjadi di kota itu. Untuk itu, Koike meminta para penyelenggara acara dan warga untuk dapat menahan diri agar langkah drastis karantina wilayah tidak perlu terjadi.

Gubernur Yuriko Koike mengatakan tiga pekan ke depan adalah masa sangat penting untuk Tokyo melihat apakah akan terjadi suatu lonjakan kasus virus corona jenis baru (Covid-19). "Bila melihat perkembangan kondisi, kita mungkin perlu mengambil langkah-langkah besar seperti yang disebut dengan karantina kota," kata Koike pada konferensi pers.

Baca Juga

"Bagaimanapun juga, kita harus menghindari hal itu. Karena itu, saya ingin meminta semua warga Tokyo untuk kerja sama lebih lanjut," ujar Koike.

Dengan peringatan bahwa Covid-19 dapat menyebar dari orang muda ke orang tua dan orang lain yang berisiko penyakit serius, Koike mendesak semua penduduk Tokyo untuk memiliki rasa kesadaran bersama mengenai keadaan krisis tersebut. Dia pun mengatakan setuju dengan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa penundaan Olimpiade, yang akan dibuka di Tokyo pada 24 Juli, tidak akan dikesampingkan.

Namun, dia menambahkan bahwa pembatalan Olimpiade merupakan suatu langkah yang tidak terpikirkan.

Tokyo telah memiliki 138 kasus infeksi virus corona termasuk empat kasus kematian pada Ahad (22/3) malam. Pada tingkat penyebaran saat ini, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat 530 kasus hingga 8 April, menurut para ahli yang memberi masukan kepada pemerintah Tokyo.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement