Selasa 24 Mar 2020 14:24 WIB

Ketersediaan APD RS-RS di Sleman Menipis

Rata-rata stok tidak sampai tiga hari kalau tren terus meningkat.

Gubernur Ganjar Pranowo menunjukkan bahan serta pakaian Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis produksi RSUD dr Moewardi Solo, di kantor Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Pakaian APD produksi mandiri ini telah digunakan oleh tenaga medis RSUD dr Moewardi untuk menangani pasien Corona.
Foto: dok. Humas Prov Jateng
Gubernur Ganjar Pranowo menunjukkan bahan serta pakaian Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis produksi RSUD dr Moewardi Solo, di kantor Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Pakaian APD produksi mandiri ini telah digunakan oleh tenaga medis RSUD dr Moewardi untuk menangani pasien Corona.

REPUBLIKA.CO.ID,  SLEMAN -- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Joko Hastaryo mengakui, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) RS-RS di Kabupaten Sleman menipis. Sejumlah usaha telah dilakukan untuk menambal kebutuhan itu.

"Dinkes saat ini sedang menyelesaikan rekap kebutuhan APD semua rumah sakit 10 hari ke depan, sambil memesan ke produsen APD sejumlah 1.000 paket," kata Joko kepada wartawan, Selasa (24/3).

Dia menuturkan, selain Dinas Kesehatan, masing-masing rumah sakit senantiasa berusaha memperoleh APD melalui jaringan masing-masing. Bahkan, termasuk sudah ada rumah sakit yang turut membuka donasi untuk bantuan APD.

Joko mengungkapkan, stok APD yang tersisa hari ini di masing-masing rumah sakit memang variatif. Namun, ia menekankan, stok rata-rata hanya bisa bertahan beberap hari saja jika kondisi hari ini terus terjadi.

"Variatif, tapi rata-rata (stok) tidak sampai tiga hari kalau tren epidemiologinya masih seperti saat ini," ujar Joko.

Terkait anggaran, dia mengingatkan, karena status Kabupaten Sleman belum tanggap darurat, biasanya menggeser-geser anggaran di Dinas Kesehatan. Selain itu, menggeser anggaran OPD-OPD lain yang difasilitasi BKAD dan Bappeda.

"Dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan sendiri bisa menggeser anggaran dari kegiatan lain untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 2,7 miliar, untuk OPD lain saya belum ada data," kata Joko.

Joko menambahkan, masing-masing rumah sakit sudah membuat kebijakan sendiri untuk menjamin dokter dan tenaga kesehatan lainnya tetap dalam kondisi fit. Ada yang menyediakan ekstra fooding dan menjadwal ulang ketugasan SDM. "Serta, mengatur kunjungan pasien agar tidak menumpuk," ujar Joko.

sumber : Wahyu Suryana
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement