REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bramantyo Suwondo menyatakan setuju dengan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghapus Ujian Nasional (UN) tahun ini.
Keputusan dibuat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran virus Corona yang tengah melanda Indonesia.
"Saya secara mendasar setuju dengan penghapusan UN yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat atas pemikiran kita harus memutus mata rantai penularan virus Corona atau Covid-19," tegas politikus Partai Demokrat, saat dihubungi Republika.co.id melalui pesan singkat, Selasa (24/3).
Menurut Bramantyo, UN saat ini memang sudah berbasis teknologi atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun UNBK masih dilakukan secara serentak di sekolah. Sehingga di dalam situasi seperti ini mengumpulkan siswa siswi dalam satu ruangan sepertinya tidak elok.
"Karena kesehatan dan keselamatan dari siswa siswi sekaligus masyarakat secara luas adalah yang utama dan yang pertama," tutur Bramantyo.
Bramantyo juga mengingatkan pemerintah bahwa kesehatan dan well-being manusia harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis penanganan Covid-19.
Ia mengimbau pemerintah agar tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkerja di sektor informal atau tidak bisa bekerja dari rumah. Itu supaya pelaksanaan social distancing atau isolasi terbatas lebih efektif.
"Saat ini, pelaksanaan social distancing dinilai belum efektif karena sifatnya hanya berupa imbauan kepada individual, bukan tempat kerja atau perusahaan," terang Bramantyo.
Kemudian, dengan jumlah kasus yang semakin tinggi, aktivitas ekonomi negara juga terganggu. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sudah banyak yang menderita karena situasi ini.
Padahal, UMKM merupakan roda penggerak perekonomian negara Indonesia dengan jumlah mencapai 99 persen total unit usaha di Indonesia.
"Pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi rumah tangga. Sedangkan, ekonomi Indonesia sangat bergantung dengan konsumsi masyarakat," kata Bramantyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika