Selasa 24 Mar 2020 16:02 WIB

Legislator: Ada Kesalahpahaman Soal Tes Corona DPR RI

'Rapid test corona tak menempatkan DPR sebagai warga istimewa.'

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai ada kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat mengenai tes virus Covid-19 atau corona yang akan dilakukan pada semua anggota DPR dan keluarga. "Rapid test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya dilakukan dengan cara yang tidak menempatkan mereka sebagai warga masyarakat istimewa," ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (24/3).

Ia menjelaskan, alat tes yang digunakan nantinya berdasarkan hasil iuran dari para anggota DPR. Dana itu bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga

"DPR membeli dari iuran sebagian anggotanya 40 ribu rapid test kit dari China. Yang 25-30 ribuan alat testnya akan disumbangkan kepada berbagai pihak seperti RS, Pemda," ujar Arsul.

Rapid test kepada anggota DPR juga diprioritaskan bagi yang kurang sehat. Selain itu, bagi yang merasa ada gejala yang tidak biasa papda tubuhnya.

"Nah tapi karena yang disampaikan oleh Sekjen (DPR) gak begitu, maka jadi ramai. Karena itu Kesekjenan DPR harus menjelaskan," ujar wakil ketua MPR itu.

Kesekjenan DPR diminta melakukan koreksi atas sejumlah pernyataan yang menimbulkan protes di masyarakat. Ia menegaskan, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk rapid test ini.

"Bahwa anggota DPR dan semua yang ada di DPR termasuk rekan-rekan media, pedagang di pujasera DPR diberi kesempatan yang sama untuk tes," ujar Arsul.

Diketahui, guna mencegah penyebaran virus Covid-19 atau corona, DPR akan menggelar tes bagi para legislator. Rencananya, tes akan dilakukan pada Jumat (27/3), di Aula Kompleks Perumahan DPR, Kalibata, Jakarta.

"Kami perkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar Kamis atau mulai Jumat ini," ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/5).

Guna menghindari terjadinya kerumunan, Sekretariat DPR akan menjadwalkan anggota yang akan menjalani tes corona. Agar mempermudah juga dalam mengklasifikasi hasil tesnya nanti.

"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2 ribu. Keseluruhan dengan pembantu dan driver barang kali," ujar Indra. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement