REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Gerilyawan komunis Filipina mengatakan mereka akan mengawasi gencatan sesuai dengan seruan pemimpin PBB. Organisasi internasional itu menyerukan semua kelompok bersenjata menghentikan pertempuran selama pandemi virus corona berlangsung.
Partai Komunis Filipina mengatakan New People Army sudah diperintahkan untuk menghentikan serangan. Mereka diminta untuk mengubah posisinya menjadi bertahan hingga 15 April.
"Gencatan senjata sebagai respons terhadap permintaan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk gencatan senjata global antarpihak yang bertikai demi tujuan bersama melawan pandemi Covid-19," kata pemberontak pada Rabu (25/3).
Pada Senin (23/3) lalu, Guterres mengatakan saat ini waktunya kelompok bersenjata menghentikan segala bentuk pertempuran. Ia meminta semua pihak fokus pada pertarungan yang sesungguhnya.
Hampir setengah abad pemberok komunis menggelar aksinya di daerah pedesaan Filipina. Pemberontakan mereka salah satu pemberontakan paling lama di Asia. Militer memperkirakan masih ada sekitar 3.500 gerilyawan.
Banyak anggota mereka yang mundur, menyerah atau tewas dalam pertempuran selama berpuluh-puluh tahun. Tapi, para pemberontak mengklaim mereka memiliki banyak pasukan.
Pemberontak mengatakan gencatan senjata ini tidak berhubungan dengan langkah yang diambil militer dan polisi Filipina. Tapi, mereka mengatakan dapat memicu kemungkinan perundingan negosiasi yang sudah lama mengalami kebuntuan.
Pada pekan lalu, Presiden Rodrigo Duterte mendeklarasikan gencatan senjata dengan gerilyawan komunis untuk fokus mengatasi wabah virus corona. Wabah itu memaksanya untuk menerapkan karantina di sepertiga wilayah utara Filipina.
Pemberontak aktif di wilayah utara Filipina yang berpopulasi lebih dari 50 juta orang. Saat mulai menjabat pada pertengahan 2016 Duterte langsung melancarkan perundingan damai dengan para pemberontak. Namun, negosiasi yang ditengahi oleh Belanda itu mengalami kebuntuan karena kedua belah pihak saling menuduh lawannya masih melanjutkan serangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika