REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seperti tahun sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana melaksanakan mudik gratis sebagai bagian dari program CSR. Hanya saja, kegiatan tersebut batal dilakukan pada tahun ini karena kondisi pandemi virus corona atau Covid-19.
"Sejalan dengan imbauan pemerintah tersebut, kami telah membatalkan program CSR Mudik Gratis Jasa Marga," kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru kepada Republika.co.id, Kamis (25/3).
Heru menjelaskan, pada tahun lalu Jasa Marga memberangkatkan dua ribu orang dalam program Mudik Gratis melalui bus dan kapal ferry. Program tersebut diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun pada tahun ini tidak dilakukan.
Dia menuturkan anggaran CSR yang semula untuk program mudik gratis saat ini dialihkan agar tetap bermanfaat. "Kami mengalihkan anggarannya untuk memperkuat pelaksanaan program melawan penyebaran Covid-19," ujar Heru.
Saat ini, program mudik gratis bareng BUMN juga dipastikan batal digelar. Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Budi Rahardjo yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) mudik bareng BUMN mengatakan pembatalan program mudik gratis dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus corona.
"Melihat perkembangan kondisi yang ada maka giat mudik bareng BUMN dibatalkan," ungkap Budi.
Budi memastikan pihaknya segera melakukan sosialisasi kepada calon peserta mudik gratis karema pembatalan tersebut. Budi mengakui saat ini sudah ada pendaftar untuk menjadi peserta mudik bareng BUMN.
"Proses pendaftaran baru berjalan sehingga calon pemudik yang terdaftar resmi baru tiga persen. Kami harapkan semua pihak dapat memahami atas kondisi yang ada," jelas Budi.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi memastikan juga sudah mengambil keputusan untuk membatalkan mudik gratis tahun ini. Seperti tahun sebelumnya, Kemenhub juga memiliki program mudik gratis menggunakan bus dan kapal penyeberangan.
"Kami mengambil keputusan pembatalan ini karema kendaa kita kondisi darurat Covid-19 sampai Mei 2020. Jadi kita mendukung kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial," kata Setiyadi, Rabu (25/3).
Setiyadi memohon maaf kepada masyarakat terutama yang setiap tahun menggunakan mudik gratis dari Kemenhub. Setiyadi memastikan akan ad asurat edaran mengenai pembatalan mudik gratis.
"Surat edaran ini dibuat bahwa selain dari Ditjen Perhubungan Darat, termasuk kementerian dan lembaga termasuk swasta untuk tidak menyelenggarakan mudik gratis," jelas Setiyadi.
Sebab, kata Setiyadi, dengan menyelenggarakan mudik gratis maka tidak sesuai dengan imbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial. Setiyadi menuturkan saat ini butuh kerja sama semua pihak untuk fokus dalam keselamatan dan kenyamanan termasuk bagaimana mencegah penularan virus corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika