REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Sejumlah daerah tidak mampu menghindari warganya yang kembali ‘lebih cepat’ dari Jakarta menyusul pembatasan pergerakan untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19.
Kepulangan warga yang selama ini merantau dan mengadu nasib di Jakarta tersebut tanpa koordinasi dan bahkan juga tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.
“Tahu- tahu, kami dilapori perangkat desa, ada rombongan warganya yang selama ini bekerja di Jakarta kembali, karena aktivitas mereka di sana dihentikan,” kata Ketua Gugus Tugas Pencegahan Pandemi Covid-19 Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (26/3).
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mengimbau agar para pemangku lingkungan hingga tingkat RT untuk sigap melaporkan, terutama jika ada warganya --yang sebelumnya merantau-- justru pulang pada masa pembatasan aktivitas sosial seperti sekarang ini.
Dengan begitu, orang-orang yang diketahui kembali ke kampung halaman lebih cepat akan dapat dipantau kondisi kesehatannya oleh aparat serta petugas kesehatan dari Puskesmas terdekat.
Hal ini sebagai langkah antisipasi untuk mencegah penularan baru di lingkungannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang ini juga mengakui, Kabupaten Semarang mejadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang juga kedatangan banyak warga yang pulang dari perantauannya.
Untuk menyikapi hal ini, gugus tugas pencegahan Covid-19 Kabupaten Semarang memasukkan mereka pada kelompok Orang Tanpa Gejala (OTG) dan keberadaannya juga langsung dipantau.
“Yang dimaksud OTG ini, mereka orang sehat dan tidak merasakan gejala apa- apa, tetapi mereka datang dari daerah terjangkit,” jelasnya.
Mekanismenya, jelas Gunawan, sumbernya data yang diperoleh dari laporan para pemangku lingkungan (RT maupun RW) di desa. Selanjutnya keberadaan mereka langsung dipantau oleh petugas kesehatan terdekat (puskesmas) yang diturunkan untuk melakukan pemeriksaan.
Namun, lanjutnya, bagi mereka yang kemudian diketahui memiliki gejala- gejala suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius dan ada indikasi batuk- batuk walaupun sedikit, langsung dimasukkan dalam kelompok Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Ia juga mengakui, dalam dua hari terakhir di Kabupaten Semarang terjadi lonjakan jumlah ODP yang cukup tajam, karena banyak penduduk Kabupaten Semarang yang kerja di Jakarta kembali ke kampung halamannya, karena mungkin kantornya tutup di Jakarta.
Kemungkinan lain, mereka itu bekerja di sektor informal dan ketika ada pembatasan- pembatasan sosial menjadi terdampak. Sehingga dari pada di Jakarta tidak bisa beraktivitas mereka memilih pulang.
Menurutnya, ini jumlahnya cukup besar, seperti di Kecamatan Ungaran Timur dilaporkan ada 113 warga yang kembali dari Jakarta. Belum lagi di Kecamatan Bringin, Pabelan dan Kecamatan Suruh yang warganya selama ini banyak merantau ke Jakarta dan sekitarnya.
“Maka kalau mereka sehat tetap kita masukkan dalam kelompok OTG, namun kalau mereka kemudian memiliki keluhan- keluhan sakit seperti panas, flu atau batuk kita masukkan dalam kelompok ODP,” tegasnya.
Pergerakan warga yang kembali dari perantuan lebih cepat ini juga mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Berdasarkan informasi yang diterimanya, memang ada pergerakan warga perantauan dari Jawa Tengah yang memanfaatkan pembatasan aktivitas dan interaksi sosial dengan mempercepat mudik ke kampung halaman.
Ia mencontohkan di wilayah Kabupaten Jepara terpantau ada 80 bus membawa 1.776 penumpang dari Jakarta. Indikasi lainnya adalah terjadinya peningkatan penumpang dari Jabodetabek yang turun di terminal- terminal di Jawa Tengah.
Misalnya pada tanggal 22 Maret di terminal Bulupitu Purwokerto ada 2.323 penumpang turun, juga di Terminal Giri Adipura, Wonogiri ada 2.625 penumpang turun. Hal yang ama juga terpantau di terminal Cepu, Pemalang, kebumen, Wonosobo dan Cilacap.
“Kami meminta dengan sangat kepada bupati/ wali kota di Jawa Tengah ini, untuk lebih tegas dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan maupun SOP pencegahan penyebaran Covid-19,” tegas Ganjar Pranowo.
Gubernur juga meminta agar perangkat pemerintahan hingga tingkat desa/ kelurahan untuk mendata setiap perantau yang pulang, cek kesehatannya, dan pantau terus. “Bila perlu protokol yang sama juga harus diterapkan di level desa, bahkan RT dan RW,” tegasnya.// n bowo pribadi
Ikuti Whatsapp Channel Republika