REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota DPR RI dari Sumatera Barat Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi melakukan lockdown untuk mencegah pengembangan virus Corona atau covid-19.
Andre menyebut tak ada alasan lain bagi Pemprov Sumbar untuk tidak melakukan lockdown. Terlebih sejak hari ini, Kamis (26/3) di Sumatra Barat sudah terdapat lima pasien positif mengidap covid-19.
“Saat ini sudah ada warga Sumbar yang positif terkena virus Corona. Banyak warga Sumbar yang menginginkan Sumbar segera di-lockdown. Agar mengurangi penyebaran wabah Corona yang bisa saja masuk dari perbatasan Sumbar, baik darat, laut dan udara. Saya meminta Gubernur bertidak cepat menjawab aspirasi ini,” kata Andre Rosiade.
Lima orang pasien positif Corona ini sekarang diisolasi di RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi dan RSUP M Djamil Padang. Andre menyebut kewenangan melakukan lockdown memang berada di tangan pemerintah pusat.
Tapi Pemprov menurut Andre dapat mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk meminta izin memberlakukan lockdown.
Andre mencontohkan Provinsi Papua yang sudah mengunci daerahnya. Menurut Andre, Pemprov Sumbar juga harus segera mengunci Sumbar supaya korban tidak lagi bertambah.
Andre menambahkan, lockdown yang dimasksudkan ialah menghentikan penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), menghentikan laju kendaraan dari daerah-daerah perbatasan di Sumbar. Seperti dari Jambi di Dharmasraya, Bengkulu di Pesisir Selatan dan Riau di Lima Puluh Kota. Kemudian Pemprov, menurut Andre juga harus menutup arus keluar masuk kapal di pelabuhan.
“Setelah ditutupnya penerbangan dari Malaysia karena lockdown di negara itu, banyak yang mencoba pulang dengan jalur luat dan darat. Tentunya hal ini harus segera diantisipasi. Jangan sampai Sumbar yang selama ini aman, menjadi daerah tempat orang yang terkena virus mematikan ini pulang atau bersembunyi,” ucap Andre.
Andre menambahkan supaya 80 persen aktivitas di Sumbar sementara diberhentikan dulu supaya pihak medis fokus menangani pasien yang sudah terjangkit serta mencari orang-orang yang terlibat kontak dengan korban.
Sebanyak 20 persen aktivitas yang diperbolehkan menurut Andre yakni untuk petugas medis, orang yang mencari atau membeli kebutuhan pokok dan orang-orang bekerja membantu pemerintah.
"Semua harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah juga sementara waktu di rumah saja. Kalau tidak, akan membahayakan dan susah memutus mata rantai corona di Sumbar,” kata Andre menambahkan.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hidayat juga menyampaikan hal serupa. Hidayat menyarankan Gubernur Sumbar agar segera meminta persetujuan pemerintah pusat untuk melakukan lockdown di beberapa Kota dan Kabupaten yang berpotensi besar terpapar Covid 19.
"Jangan sampai kita bertaruh soal nyawa rakyat. Bukan tidak mungkin akan ada pasien yang positif lagi, karena hasil uji lab masih belum semuanya yang keluar," ucap Hidayat.
Hidayat melihat saat ini situasi di Sumbar sudah tidak normal sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat oleh pemerintah provinsi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan, keputusan lockdown berada di pemerintah pusat. Pemerintah saat ini belum mengambil opsi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika