REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG - Sekitar 160 TKI bermasalah yang diusir dari Malaysia ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tidak pernah diperiksa kesehatannya. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Pinang, Rustam, membenarkan bahwa kesehatan TKI bermasalah belum diperiksa.

Seharusnya, TKI bermasalah itu diperiksa kesehatannya oleh tim medis di bawah naungan Dinas Sosial Kepri yang dipimpin Doli Boniara. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana meminta dirinya untuk membantu mengkoordinir hal tersebut.

Akan tetapi perawat dan bidan yang seharusnya memeriksa kesehatan para TKI bermasalah itu tidak mendengar perintahnya. "Mereka hanya mau melaksanakan tugas jika diperintah atasannya langsung. Ini yang jadi persoalan," kata Rustam, Kamis (26/3).

Rustam yang awalnya berupaya tidak membeberkan persoalan itu, akhirnya menegaskan bahwa persoalan Covid-19 ini harus ditangani serius dan terkoordinir. Ini karena yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang mengadu nasib di Malaysia.

Apalagi satu di antara TKI bermasalah yang tiba di Tanjung Pinang dua hari lalu ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. Pasien itu bersama 80 TKI bermasalah lainnya diusir dari Malaysia ke Batam kemudian baru dibawa ke Tanjung Pinang dengan menggunakan kapal.

Penanganan yang cepat dan tepat perlu dilakukan yang terkadang tidak perlu menaati birokrasi pelayanan. Koordinasi perlu dilakukan agar TKI bermasalah itu terpantau kesehatannya sebelum dipulangkan ke daerah asal. "Mereka saudara-saudara kita yang tidak berdaya dan harus diperhatikan," tuturnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tanjung Pinang, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 75 orang, selesai pemantauan 35 orang, dan proses pemantauan sebanyak 40 orang. Sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 18 orang dan PDP meninggal satu orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika