REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeli empon-empon (rimpang) dan berbagai produk hasil usaha petani hutan untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas menangani pasien Covid-19.
Produksi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dibagikan pada tenaga medis dan jurnalis itu antara lain jahe instan, "wedang uwuh", temulawak, madu, minyak kayu putih, gula semut, minuman serta makanan lain yang mengandung banyak vitamin C dan berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh.
“Langkah ini sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk menjaga kondisi masyarakat khususnya usaha kecil, koperasi dan kelompok tani hutan bisa tetap berproduksi dan menerima pendapatan dari hasil jualan. Sekaligus kita mendukung tenaga medis yang membutuhkan kekuatan daya tahan tubuh,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananSiti Nurbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/3).
Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, disiapkan sebanyak 2.000 paket produk herbal yang disalurkan ke berbagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19. Selain itu, 5.000 paket lainnya juga disediakan lima Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada masing-masing wilayahnya, dengan total anggaran mencapai Rp 780 juta.
Berbagai produk hasil petani hutan itu diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, karena mengandung banyak zat pendorong imunitas tubuh manusia yang diolah dari alam. Dengan pendampingan melalui Program Perhutanan Sosial, produk para petani hutan tersebut kini sudah dikemas lebih modern dan melalui teknologi pengolahan yang memenuhi standar layak konsumsi.
Produk juga telah diteliti secara ilmiah kandungan antioksidan dan pelbagai zat yang membantu meningkatkan imunitas tubuh manusia dari serangan mikroogranisme penyebab penyakit.
''Kami terus dorong petani hutan untuk meningkatkan produksinya, karena peminatnya juga semakin banyak. Dengan begitu ekonomi rakyat terus bergerak di tengah tantangan menghadapi pandemi Covid-19 ini,'' kata Siti Nurbaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika