REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mencapai tujuh persen. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan belanja infrastruktur harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi.
"Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Ahad (29/3).
Memasuki akhir Maret Tahun Anggaran 2019, penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 27 Maret 2020 sebesar 7,42 persen atau senilai Rp 9,13 triliun. Total anggaran 2020 sebesar Rp 123,17 triliun.
Sementara itu, progres pembangunan fisik sebesar 6,97 persen. Penyerapan tersebut secara persentase sedikit lebih rendah dari bulan yang sama tahun 2019 yakni sebesar 7,56 persen dengan dana APBN-P Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp 121,9 triliun.