REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah ada rencana memberlakukan lockdown untuk wilayah Madura. Khofifah menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya akan memberlakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.
"Jadi tidak ada lockdown, tapi ada proteksi dengan berbagai pemeriksaan berlapis," ujar Khofifah di sela pemeriksaan drive thru disinfektan di Jembatan Suramadu, Ahad (29/3).
Mantan menteri sosial itu menegaskan, yang diterapkan untuk mencegah penularan Covid-19 di Madura adalah pemeriksaan berlapis. Artinya, tidak hanya dilakukan pemeriksaan dan penyemprotan disinfektas di terminal bus. Tetapi juga di pintu masuk Pulau Madura, tepatnya di Jembatan Suramadu dan pelabuhan menuju Madura.
"Saya ingin sampaikan ini adalah pemeriksaan berlapis. Ini adalah pencegahan berlapis. Meski Pemkab Bangkalan dan polresnya melakukan penyemprotan di Terminal Bangkalan, tapi karena ini berlapis masuk Jembatan Suramadu sudah harus dicek," katanya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu melanjutkan, di kedua ujung Jembatan Suramadu, baik yang dari arah Surabaya maupun Madura telah disediakan penyemprot disinfektan. Langkah ini, kata Khofifah, dilakukan untuk memperkecil pergerakan penyebaran virus corona.
Sementara soal lockdown, ia menegaskan kembali bahwa itu kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, pemberlakuan sistem ini mempunyai risiko yang cukup besar. "Kalau lockdown itu tidak ada sama sekali mobilitas (warga). Kecuali TNI/ Polri yang mendapat penugasan mengirim logistik, apakah beras, sembako BBM dan seterusnya," ujar Khofifah.
Jika persediaan logistik tidak mencukupi, kata Khofifah, yang terjadi justru bisa lebih buruk. Maka dari itu, jika mendesak dilakukan, sebelum memberlakukan lockdown, ketersediaan bahan pokok harus benar-benar dipastikan kecukupannya.
"Kalau lockdown tidak ada orang keluar rumah. Makanan disiapkan di depan rumah. Itu dari negara yang melakukan lockdown terkodinir. Karena ada yang lockdown tapi tidak diantisipasi, sehingga yang terjadi adalah kesulitan akses pangan dari masyarakat," ujar Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika