REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sedang mematangkan rencana lockdown atau karantina wilayah yang masuk zona merah penyebaran covid-19. Meski begitu, Emil tetap menyerahkan keputusan lockdown atau karantina sejumlah wilayah di Jabar kepada pemerintah pusat.
"Opsi lockdown atau karantina wilayah khususnya untuk zona merah ini sedang kami bahas, besok akan dirampungkan," ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan Bandung, Ahad (29/3). "Tapi apapun itu saya selalu koordinasi dengan Pak Doni Monardo (kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19) untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat."
Menurut Emil, jika dalam keselamatan warga itu para lurah, RW, dan RT melakukan karantina kewilayahan ,maka argumentasi itu bisa diterima. "Yang level kota, kabupaten, dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat," katanya.
Terkait larangan mudik, Emil menginstruksikan seluruh ketua RT dan RW untuk mendata warganya yang sudah telanjur pulang ke rumah dari perantauan. Hal itu dilakukan agar individu yang baru mudik untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena berstatus orang dalam pemantauan (ODP).
Oleh karena itu, Emil mengimbau masyarakat Jabar yang sedang merantau untuk tidak pulang kampung atau mudik lebih dulu. Sebab, orang yang mudik dari wilayah terpapar dapat membuat penyebaran covid-19 semakin luas.
"Banyaknya pemudik akan mempersulit pengaturan kami yang sudah kami maksimalkan di warga setempat. Kalau ditambah lagi dengan warga mudik yang kami tidak tahu histori kesehatannya dan datang dari daerah pusat pandemi seperti Jakarta, ini menyulitkan," jelas Emil.
Emil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar saat ini sedang melakukan tes masif untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. "Kalau ada yang mudik ini mempersulit peta lagi karena setiap pemudik yang mayoritas dari Jakarta kan otomatis dia jadi ODP, kalau dia sudah terpaksa datang ke Jabar maka dia wajib karantina mandiri," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika