Senin 30 Mar 2020 06:44 WIB

DPR Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Politik Atasi Corona

Aparat juga harus bersikap tegas dan memastikan penegakan hukum berjalan maksimal

Rep: rizkyan adiyudha/ Red: Hiru Muhammad
Suasana toko kawasan perdagangan Pasar Ikan Lama Medan, Sumatera Utara, Ahad (29/3/2020). Sebagian pemilik toko di pasar yang juga disebut Medan Pajak Ikan, memilih tutup usahanya sementara waktu untuk mencegah penyebaran wabah virus COVID-19.
Foto: ANTARA/Septianda Perdana
Suasana toko kawasan perdagangan Pasar Ikan Lama Medan, Sumatera Utara, Ahad (29/3/2020). Sebagian pemilik toko di pasar yang juga disebut Medan Pajak Ikan, memilih tutup usahanya sementara waktu untuk mencegah penyebaran wabah virus COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengimbau agar pemerintah untuk membehani manajemen komunikasi politik mereka berkenaan dengan penanganan wabah corona.

Dia meminta pemerintah untuk tidak berbicara hal yang bersifat mengambang namun berbicara dengan taktis dan terukur. "Informasi dari Pemerintah itu harus bikin situasi jadi jelas, bukan malah keruh," kata Selly Andriany Gantina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/3).

Dia menganjurkan pemerintah supaya memiliki manajemen komunikasi politik yang deliberatif. Artinya pemerintah harus dapat mengatur dan memastikan masyarakat tenang, tidak panik, merasa berdaya karena kebijakan dan bukan merasa tertekan. "Ya tentu masih perlu dibenahi. Biar jadi satu kesatuan gerak dalam darurat bencana, masyarakat digandeng dengan kebijakan," katanya.

Menurutnya, kejelasan tersebut akan mempersempit ruang bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan momen krisis yang terjadi saat ini untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Aparat juga harus bersikap tegas dan memastikan penegakan hukum berjalan maksimal.