REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Muhtarom Asrori meminta pemerintah setempat mengembangkan Pantai Trisik sebagai pusat wisata kuliner dan wisata konservasi penyu. Dia mengatakan ke depan, pemerintah kabupaten (pemkab) tidak bisa mengandalkan Pantai Glagah sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut dia, perlu ada terobosan pengembangan wisata Pantai Trisik. "Pantai Trisik ini sangat berpotensi dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner makanan laut, wisata konservasi, wisata bahari, dan agrowisata. Diharapkan, Pantai Trisik menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan di kawasan selatan," kata Muhtarom, Senin (30/3).
Saat ini, di kawasan Pantai Trisik menjadi sentra budi daya udang, sentra pertanian hortikultura, dan kawasan konservasi penyu. Kawasan ini juga didukung wisata pantai sangat indah. Namun sejauh ini, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan.
Menurut Muhtarom, Dispar lambat dalam menangkap peluang hal tersebut, khususnya menyambut Bandara Internasional Yogyakarta. "Pantai Trisik ini sangat berpotensi menjadi tujuan utama wisatawan. Namun demikian, perlu ada koordinasi yang bagus lintas OPD dalam menyusun program," katanya.
Ia juga meminta Dispar merancang infrastruktur pendukung jalan menuju Pantai Trisik. Selama jalan dan jembatan menuju Pantai Trisik belum lebar dan bisa dilalui bus besar, jangan berharap akan berkembang. Hal ini membutuhkan kemauan dalam membangun infrastruktur.
"Pelebaran jalan dan jembatan, kunci keberhasilan pengembangan Pantai Trisik," katanya.
Ketua Konservasi Penyu Abadi Pantai Trisik Joko Samudra mengatakan bus pariwisata ukuran sedang dan besar tidak bisa masuk ke Pantai Trisik. Sebab, Jembatan Nglinggan sangat sempit, hanya cukup dilewati mobil dan bus ukuran kecil.
"Kami sudah mengajukan permohonan pembangunan Jembatan Nglinggan kepada Dinas Pariwisata dan pemkab, namun sampai saat ini tidak ada respons," kata Joko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika