REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) meminta Perum Bulog untuk memperkuat peran mitra di daerah produsen yang selama ini membantu Bulog dalam melakukan penyerapan gabah maupun beras. Peran itu dinilai amat diperlukan di tengah situasi wabah Covid-19 saat ini yang memberikan ketidakpastian pasar bagi petani.
Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah, menyampaikan, beberapa kelompok petani di sentra wilayah Jawa Barat sudah merasa gelisah. Hal itu akibat adanya isu penutupan wilayah di area Jabodetabek yang menjadi pasar terbesar kebutuhan beras.
Situasi itu lantas berdampak pada kekhawatiran jaminan pasar jika beras tetap diproduksi dan dikirim ke wilayah terdampak Covid-19.
"Di sini butuh Bulog karena sudah punya mitra di tiap daerah. Bulog bisa mewajibkan para mitranya untuk tetap menyerap gabah atau beras dan diberi kepastian akan dibeli oleh Bulog," kata Said kepada Republika.co.id, Selasa (31/31).
Said menjelaskan, tengkulak maupun pedagang yang membeli beras di suatu daerah sentra belum tentu berasal dari sentra yang sama. Perdagangan beras, terutama di Pulau Jawa sangat dinamis karena panen beras di suatu daerah bisa dibeli oleh pedagang dari berbagai daerah.
Adanya kebijakan karantina wilayah secara mandiri di berbagai daerah memberikan dampak pada terbatasnya kegiatan perdagangan. "Seperti di Tegal yang sudah melakukan lockdown. Bulog harus ambil peran di sana untuk memastikan penyerapan gabah berjalan lancar meski tidak seluruhnya bisa dibeli oleh Bulog," ujarnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa situasi wabah Covid-19 sangat krusial dan perlu dengan cermat mengawasi proses perdagangan dan distribusi pangan antar daerah.
Di sisi lain, dinaikkannya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah oleh pemerintah sebesar rata-rata 13-14 persen akan memperkuat daya saing Bulog untuk bisa mendapatkan gabah di pasar bebas. Sebab, HPP yang sebelumnya berlaku sudah jauh dari tren harga gabah dan tidak memberikan petani keuntungan.
Said menambahkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga harus ikut turun tangan dalam mengamankan kegiatan panen. Ia menuturkan, panen merupakan ajang bertemunya banyak orang untuk berinteraksi.
Dengan kata lain, social distancing maupun physical distancing akan sulit diterapkan. "Di situlah peran pemerintah untuk memperhatikan proses panen tetap jalan, tanpa melupakan protokol Covid-19," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika