REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memberikan relaksasi dan restrukturisasi pinjaman kredit bagi pelaku UMKM akibat penyebaran virus corona. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, OJK memberikan penjelasan terkait pengajuan keringanan kredit bank dan leasing. Pertama, syarat minimal debitur yang bisa mendapatkan keringanan kredit adalah debitur terkena dampak virus corona dengan nilai kredit atau leasing di bawah Rp 10 miliar dan untuk pekerja informal, penghasilan harian, serta usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR).

Pada Peraturan OJK No 11 Tahun 2020 pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 secara langsung ataupun tidak langsung. Debitur tersebut berada pada sektor ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

“Keringanan dapat diberikan dalam periode satu tahun di antaranya dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu, atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing,” ujarnya dalam keterangan tulis di Jakarta, Selasa (31/3).