REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengalokasikan anggaran senilai Rp 49,45 miliar untuk penanganan kasus Corona atau Covid-19. Warga terdampak nanti bisa mendapatkan bantuan Rp 250 ribu per kepala keluarga (KK).

Anggaran untuk penanganan covid berasal dari efisiensi, pemangkasan dan pengalihan sejumlah mata anggaran. Mata anggaran yang dialihkan meliputi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT), dana bantuan gubernur (bangub), dan dana insentif daerah (DID).

Dana senilai Rp 49 miliar itu juga digunakan untuk penyediaan alat kesehatan RSUD Bung Karno sebagai rumah sakit tersentral penanganan Corona. Dana itu juga untuk penyediaan sarana prasana penanganan Covid-19 di rumah sakit dan puskesmas, pengadaan disinfektan dan penyemprot, dan pemakaman PDP (pasien dalam pengawasan).

Selain itu, untuk pelayanan posko 24 jam, infrastruktur tiga lokasi karantina, kelengkapan ruang isolasi RSUD Ngipang, dan piranti pendukung penanganan Covid-19 lainnya. Kemudian, sebanyak Rp 10 miliar di antaranya akan digunakan untuk bantuan bagi 40 ribu Kepala Keluarga (KK) dengan nominal masing-masing Rp 250 ribu.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan, alokasi anggaran tersebut akan diberitahukan kepada DPRD pada Selasa (31/3). Alokasi anggaran tersebut tidak perlu diketok dalam sidang DPRD karena sifatnya darurat.

"Anggaran Rp 49 miliar itu sampai bulan Juni kalau tidak salah. Kami sudah siap, kami sudah memikirkan untuk 40 ribu KK, ya pemerintah mampunya per KK nanti Rp 250 ribu yang isinya sembako nanti kami bagi dua kali," terang Wali Kota kepada wartawan, Selasa (31/3).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Solo yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Solo, Ahyani, mengatakan, bantuan senilai Rp 250 ribu per KK tersebut nantinha diberikan dua tahap. Untuk 14 hari pertama Pemkot menyiapkan sembako berisi 10 kilogram beras dan kelengkapan yang lain. Setelah dievaluasi, akan diberikan lagi 10 kilogram beras, gula, kecap, mi instan, teh dan minyak goreng.

"Bantuan diberikan bagi warga terdampak status kejadian luar biasa (KLB) Covid-19, terutama sektor informal. Mereka yang terdampak karena kondisi darurat ini sehingga harus kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, seperti buruh industri, buruh transportasi, harian lepas, dan sejenisnya," terang Ahyani.

Menurut Ahyani, data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) jumlah keluarga rentan miskin di Kota Solo mencapai sekitar 25 ribu KK. Namun, Pemkot mengalokasikan sebanyak 40 ribu KK sebagai antisipasi adanya penambahan keluarga yang terdampak.

Pemkot menargetkan penyerahan bantuan dilakukan akhir pekan ini dengan prosedur petugas mendatangi rumah warga penerima. Sehingga, warga tidak perlu berkumpul di titik tertentu agar mendukung upaya pembatasan fisik. “Nanti kalau ada warga yang protes tidak menerima bantuan padahal miskin, datanya bisa diperbarui. Makanya kami tidak terbatas pada 25 ribu KK tetapi dimaksimalkan sampai 40 ribu KK. Namun, kami masih mempertimbangkan bantuan lain, baik dari pusat atau provinsi jika ada," pungkasnya.

Pemkot Solo telah memperpanjang status KLB Corona, dari semula sampai 29 Maret 2020 diperpanjang dua pekan sampai 13 April 2020. Bantuan tersebut sebagai kompensasi bagi warga yang terdampak status KLB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika