REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Arif Satrio Nugroho, Fauziah Mursid Antara
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat total ada 32.192 pekerja Indonesia yang sampai 29 Maret 2020 pulang ke Tanah Air dari negara-negara yang terdampak wabah Covid-19. Masuknya siapapun dari daerah terdampak Covid-19 patut diwaspadai karena bisa berimbas ke penambahan kasus corona impor.
Deputi Pelindungan BP2MI Anjar Prihantoro mengatakan mereka merupakan bagian dari 33.503 pekerja Indonesia yang pulang dari 85 negara penempatan hingga 29 Maret 2020. Perinciannya, menurut data BP2MI, ada 11.566 pekerja Indonesia yang pulang dari Malaysia, 9.075 pekerja dari Hongkong,5.487 pekerja dari Taiwan, 2.799 pekerja dari Singapura, dan 889 pekerja dari Brunei Darussalam.
Selain itu, ada 888 pekerja Indonesia yang pulang dari Arab Saudi,756 pekerja dari Korea Selatan, 641 pekerja dari Italia, 46 pekerja dari Jepang, dan 45 pekerja dari Amerika Serikat.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta para pekerja migran yang tiba di Tanah Air untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19. Ia meminta gelombang WNI yang kembali ke Indonesia dalam jumlah besar harus ditangani dengan baik dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan kemanusiaan.
"Imbauan pada seluruh WNI agar mematuhi dan mengikuti seluruh protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah sekembalinya ke tanah air," kata Christina dalam keterangannya, Rabu (1/4).
Pemerintah menetapkan WNI yang kembali dari luar negeri berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Langkah tersebut menjadi bagian kerja Pemerintah untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus yang harus diikuti para migran.
"Pintu masuk baik bandara, pelabuhan, jalur-jalur perbatasan terutama jalur tikus juga harus dipastikan memiliki sistem pengawasan yang baik," kata Christina.
Politikus Golkar itu juga berharap WNI yang pulang ke daerahnya untuk serius menjalankan protokol isolasi mandiri dengan disiplin dan kesadaran tinggi. Termasuk bagi WNI dalam kondisi lolos dari pengawasan karena keterbatasan petugas atau alasan lain, mereka diminta sadar menjalankan isolasi mandiri dan untuk segera mengakses fasilitas atau petugas kesehatan terdekat jika mengalami gejala Covid-19.
"Kami meminta para petugas untuk menerapkan ketentuan protokol kesehatan di pos-pos kedatangan secara profesional tanpa diskriminasi," ujar Christina.
Pemerintah mengantisipasi kembalinya para WNI dari beberapa negara, baik pekerja migran di luar negeri maupun WNI ABK. Dari laporan yang diterimanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, dalam beberapa hari terakhir ini, per harinya terdapat sekitar tiga ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai penanganan arus masuk WNI dan pembatasan perlintasan WNA di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).
“Arus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati karena ini menyangkut bisa ratusan ribu, bisa jutaan WNI yang akan pulang,” kata Jokowi.
Selain mengantisipasi kepulangan para pekerja migran dari Malaysia, Presiden juga meminta agar pemerintah mengantisipasi kepulangan para kru kapal atau WNI ABK yang bekerja di kapal. Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 10 ribu hingga 11 ribu ABK.
“Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk menskrining mereka,” tambah dia.
Jokowi menekankan, hal utama yang harus diperhatikan dalam penanganan dan antisipasi ini, yakni mengutamakan perlindungan kesehatan para WNI yang kembali dan juga melindungi masyarakat di Tanah Air. Karena itu, protokol kesehatan dimintanya agar terus dijalankan secara ketat baik di bandara, pelabuhan, dan juga pos lintas batas.
Bagi mereka yang tidak mengalami gejala apapun, nantinya dapat dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status sebagai orang dalam pemantauan (ODP). Kemudian mereka juga tetap harus menjalankan isolasi secara mandiri. Sementara bagi mereka yang memiliki gejala, harus menjalankan proses isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan.
“Kemudian yang lain yang juga berkaitan dengan program bantuan sosial yang perlu kita berikan. Sedangkan untuk memiliki gejala harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang telah kita siapkan, misalnya di Pulau Galang,” kata Jokowi.
Jokowi juga menginstruksikan kebijakan yang mengatur mengenai arus mobilitas warga negara asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri. Pengetatan kebijakan ini dinilai penting dilakukan mengingat adanya pergeseran episentrum covid-19 saat ini yang justru berada di Amerika dan juga Eropa.
“Pergeseran episentrum Covid-19 ke Amerika dan Eropa, maka kita juga harus memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas WNA ke wilayah Indonesia,” ujar Jokowi.
Presiden juga meminta agar kebijakan yang mengatur mengenai perlintasan WNA ke Indonesia ini dievaluasi secara berkala guna mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara di dunia. Ia menyebut, lebih dari 202 negara dan teritori di berbagai belahan dunia saat ini telah terjangkit pandemi ini.
Bahkan episentrum wabah pun telah beralih dari China ke Amerika dan Eropa. Namun, di sejumlah negara yang telah mampu menekan angka kasus baru corona, saat ini juga tengah menghadapi tantangan baru lainnya, yakni gelombang baru Covid-19 yang berasal dari kasus luar negeri.
“RRT, Korsel, dan Singapura saat ini banyak menghadapi imported cases, kasus-kasus yang dibawa dari luar negeri,” ucapnya.
Selain opsi pemulangan, Pemerintah sedang menyiapkan pengiriman bantuan sembako untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak lockdown di Malaysia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkap, bantuan sembako akan diberikan kepada para pekerja migran melalui Kedutaan besar Indonesia di Malaysia.
"Kedubes kita di Malaysia menyiapkan sembako untuk mereka dan pemerintah sedang menyiapkan untuk mengirim sembako ke Malaysia untuk mereka yang dalam keadaan sulit," ujar Ma'ruf.
Kasus impor corona ke Tanah Air dari luar negeri tidak boleh disepelekan. China yang sudah memasuki masa minim pasien positif baru, ternyata masih dihadang kasus impor.
China melaporkan sejumlah kasus baru, sebanyak 205 di antaranya merupakan kasus impor. Keterangan tertulis Perdana Menteri China Li Keqiang yang diterima pada Rabu (1/4) menekankan pentingnya upaya pengendalian virus lebih ketat lagi meskipun jumlah gejala infeksi berhasil dikendalikan.
Sejumlah daerah telah melaporkan lonjakan kasus ODP dari kembalinya pekerja migran. Karena itu pekerja migran juga didorong untuk jujur dan berkomitmen untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika