REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa pemerintah mempertimbangkan banyak hal dalam menjalankan penanganan Covid-19 di Indonesia. Termasuk, dengan melihat dan mempelajari kebijakan yang telah diambil negara lain. Menurutnya, langkah yang sudah ditempuh negara-negara lain ada nilai plus dan minusnya.
"Pengalaman 202 negara yang telah membuat policy kita pelajari semua ada plus dan minusnya dan tentu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita baik kondisi geografi demografi karakter budaya, kedisiplinan kita dan juga kemampuan fiskal kita," jelas presiden usai meninjau rumah sakit darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4).
Yang terpenting, menurut presiden, seluruh masyarakat memahami jurus terampuh dalam mencegah penularan Covid-19 dari orang ke orang. Caranya dengan konsisten menjaga jarak aman dalam berkomunikasi, mencuci tangan secara teratur, dan hindari memegang bagian wajah.
"Kunci tangan kita sehingga penularannya betul-betul bisa dicegah," katanya.
Terkait kebijakan mandiri untuk mencegah penularan Covid-19 yang dikeluarkan sejumlah daerah, Presiden menganggap hal itu wajar. Jokowi mengaku tidak keberatan bila ada kepala daerah yang secara mandiri melakukan pembatasan sosial atau pembatasan lalu lintas di wilayahnya. Jokowi memaklumi bila setiap pemimpin daerah pasti ingin mengontrol dan melindungi masyarakat yang dipimpin.
Hanya saja, Jokowi tetap mengingatkan bahwa kepala daerah tidak diperbolehkan mengambil kebijakan skala besar, seperti karantina wilayah atau lockdown sekalipun.
"Ada pembatasan sosial atau lalu lintas itu wajar karena daerah ingin mengontrol daerahnya. Tapi tidak dalam keputusan besar misalnya karantina wilayah dalam cakupan gede, atau yang sering dipakai lockdown," jelas Presiden Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa istilah lockdown dipakai apabila semua warga benar-benar tidak boleh keluar rumah. Kebijakan lockdown juga otomatis membuat seluruh layanan transportasi sepertu bus, kereta api, dan pesawat pun berhenti.
"Nah ini yang kita tidak ambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting kita sampaikan sejak awal, social physicial distancing, itu terpenting," ujar Presiden.