REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN terkait menjadi off-taker komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian para petani nasional. Kebijakan ini juga untuk menjaga pendapatan jutaan petani Indonesia yang saat ini mengalami kelesuan pasar akibat dampak pandemi covid-19.

''Pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN untuk ketersediaan pangan dan menjadi off-taker produk hasil pertanian,” ungkap Staf Khusus Wakil Presiden RI, Dr Lukmanul Hakim dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (2/4).

Peran Bulog dan BUMN sebagai off-taker produk hasil pertanian merupakan salah satu poin penting dalam Focus Group Discussion (FGD) Online Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi & Keuangan bersama Tim Ekonomi Kerakyatan Arus Baru Indonesia (ARBI). FGD diselenggarakan melalui webinar pada Rabu (1/4/2020) sore.  

FGD online ini mengusung tema “Strategi Efektivitas Implementasi Stimulus Ekonomi Dampak Covid-19”. Sejumlah narasumber hadir seperti Dr Lukmanul Hakim (Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi & Keuangan), Dr. Ir. Wahyu (Direktur Utama PTPN 8), Dr. Maxdeyul Sola (Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia), Prof. Dr. Muhammad Syakir (Perhimpunan Ahli Agronomi Indonesia), Nasyith Madjidi (Praktisi Investasi & Keuangan), dan Anas Iskandar (Kepala Divisi Social Enterprise BRI). FGD dipandu oleh moderator Guntur Subagja (Asisten Stafsus Wapres Bidang Ekonomi & Keuangan).