REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, KPK terus melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring dengan pihak terkai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Firli mengatakan saat ini KPK melalui kedeputian pencegahan telah membantu gugus tugas penanganan Covid-19. "KPK, telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam situasi penanganan Covid-19, diantaranya menugaskan Deputi pencegahan untuk menempatkan anggota di gugus tugas penanganan Covid-19 BNPB," kata Firli dalam pesan singkatnya, Jumat (3/4).
Diketahui, prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu efektif, transpraran dan akuntabel. Khusus PBJ kebutuhan penanganan COVID-19 KPK juga telah berkoordinasi dengan LKPP serta kepala BPKP RI. Karena, sesuai dengan Inpres No. 4 Th 2020 dan keppres No. 9 Th 2020, LKPP dan BPKP bertanggungjawab terhadap pendampingan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa.
"Kami pimpinan KPK terus melakukan koordinasi dan monitoring," kata Firli.
Selain itu, tambah Firli, KPK juga telah menyiapkan SE yang akan ditujukan kepada Gugus Tugas Covid-19 serta para kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika