REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan merasionalisasi atau melebur enam anak cucu usahanya. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra yakin hal tersebut akan berdampak positif terhadap perusahaan.
"Seperti Tauberes kita masukan ke dalam bagian Garuda sendiri. Jadi akan lebih efisien dan tepat dalam pengambilan keputusannya," kata Irfan dalam video conference bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Jumat (3/4).
Dia menjelaskan dengan adanya rasionalisasi tersebut maka seharusnya efisiensi biaya akan lebih sesuai. Terlebih, Irfan menegaskan untuk selanjutnya Garuda Indonesia tidak akan mengambil jatah bisnis pihak lain dengan mendirikan anak cucu usaha.
"Seperti sewa mobil juga, ngapain sih Garuda juga mesti punya sewa mobil. Itu kan bisa untuk orang lain kenapa kita musti tidak mau bekerja sama dengan orang luar. Tanpa personal interest ya, tapi memberikan kesempatan perusahaan di sekeliling kita menikmati kue," ucap Irfan.
Seperti salah satunya yakni Garuda Training Center yang menurut Irfan juga tidak efisien dengan tujuan dapat memberikan sertifikasi kepada pilot dan awak kabin di seluruh Indonesia bahkan luar negari. Pada kenyataannya, Irfan mengatakan setelah dievaluasi justru terlalu banyak birokrasi dan biaya namun revenue tidak maksimal.
Selain itu, Irfan mengatakan sebelumnya Garuda Indonesia ingin membuat unit atau perusahaan khusus untuk penerbangan sewa. Namun setelah dievaluasi juga tidak efisien. "Ternyata kembali lagi menciptakan birokrasi berlebihan dan inefisiensi jadi kita kembalikan lagi ke PT Garuda Indonesia," kata Irfan.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan langkah untuk melakukan rasionalisasi anak cucu perusahaan merupakan rencana sejak lama dilakukan. Erick menegaskan, hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kondisi pandemi virus korona atau Covid-19.
Erick menegaskan, Kementerian BUMN akan tetap melaksanakan proyek strategis. “Fokus kepada bisnis inti agar kita bisa terus sehat. Apalagi dengan danya Covid-19 terus efisiensi. Kami juga di Kementerian BUMN melakukan sama, bisnis proses yang benar harus dilakukan,” kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika