REPUBLIKA.CO.ID, Oleh BINTI SHOLIKAH, DADANG KURNIA
Pemerintah daerah bakal mengawasi dengan ketat masyarakat yang memilih tetap mudik di tengah pandemi Covid-19. Selain mesti melalui pengecekan di akses masuk wilayah pintu kedatangan, pemudik juga harus melakukan karantina.
Pemerintah Kota Solo, misalnya, menyiapkan lima unit bus untuk mengantar pemudik yang turun di Kota Solo menuju lokasi karantina. Pemudik akan menjalani karantina selama 14 hari di Grha Wisata Niaga untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, lima bus tersebut disiagakan di tempat pemberhentian penumpang, seperti terminal dan stasiun di Kota Solo. Hadi berharap masyarakat Solo yang merantau di Jabodetabek tidak mudik ke Solo.
"Bagi yang ber-KTP dan dominisi di Solo, yang nekat mudik siap-siap untuk dikarantina selama 14 hari," kata Hadi, Jumat (3/4).
Ia menjelaskan, lima bus tersebut telah dilengkapi dengan masker dan cairan pembersih tangan. Bus juga telah distrerilisasi dengan disinfektan secara berkala.
Selain menyiapkan Grha Wisata Niaga sebagai tempat karantina bagi pemudik, pemkot menyediakan kebutuhan logistik. Tenaga medis juga disiapkan untuk memantau kesehatan pemudik ditambah jadwal olahraga untuk menjaga kesehatan pemudik yang dikarantina.
Pemkot Solo juga menyiapkan dua lokasi lain untuk tempat karantina, yakni Dalem Joyokusuman dan Dalem Priyosuhartan. Dua lokasi tersebut dikhususkan untuk karantina bagi warga Solo yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP). Setiap lokasi bisa menampung ratusan orang.
Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya akan menjalankan prosedur yang ditetapkan pemerintah sehubungan tidak adanya larangan untuk mudik. Emil menegaskan, pemudik secara otomatis akan masuk ke dalam daftar orang dalam pemantauan (ODP).
Pemudik juga wajib melapor kepada ketua RT, RW, hingga kepala desa. Meski pemerintah tak melarang mudik, Emil menilai masyarakat di perantauan sebaiknya menunda sementara mudik Lebaran.
"Mudik diimbau untuk tidak dilakukan karena mobilitas orang-orang ini punya dampak dan risiko. Namun demikian, ini adalah sifatnya imbauan," ujar Emil.
Emil menegaskan, Pemprov Jatim tidak akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tetap mudik. Namun, pemudik tersebut harus mempunyai kesadaran untuk melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari.
Arus mudik juga menjadi perhatian Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Guna mencegah penularan Covid-19, Bupati Majalengka Karna Sobahi telah menginstruksikan pembangunan posko di daerah perbatasan.
Posko yang harus dibangun itu adalah posko di perbatasan antarkabupaten, yakni perbatasan Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang, Ciamis, Cirebon, Indramayu, dan Kuningan. Posko tersebut dibangun dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa, RW, hingga RT. “Tugasnya untuk memfilter mobilitas masuk dan keluar orang dari berbagai arah batas kabupaten,” kata Karna.
Berdasarkan kajian yang dilakukannya bersama dengan gugus tugas pencegahan Covid-19 Kabupaten Majalengka, diperkirakan ada 5.200 perantau yang akan mudik ke Kabupaten Majalengka sampai dengan Idul Fitri. Ia menjelaskan, setiap posko akan menerapkan protokol Covid-19. Pemudik akan diperiksa suhu badannya, disemprot disinfektan, diberikan penyuluhan, dan diminta mengisolasi diri di rumahnya masing-masing selama 14 hari.
Pemudik yang terindikasi terjangkit Covid-19 akan dirujuk ke puskesmas. Selanjutnya, petugas puskesmas akan memeriksa untuk menentukan orang tersebut berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). “Jika PDP maka yang bersangkutan dirujuk ke RSUD,” ungkap Karna.
Kesiapan Organda Angkut Mudik
Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan tetap menyiapkan perasional bus untuk pemudik. Dia memastikan perusahaan otobus bakal mengikuti protokol pencegahan Covid-19 jika nantinya angkutan mudik tetap beroperasi.
“Contohnya ketika mau masuk bus, diperiksa juga suhunya. Kalau memang sakit, ya ditolak. Kalau sehat, tetap jalan,” kata Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono, Jumat (3/4).
Menurut Ateng, pembatasan fisik antara penumpang juga bisa diterapkan. Bangku tiga di setiap bus hanya untuk dua penumpang, sedangkan bangku dua hanya untuk satu penumpang.
Pada dasarnya, Ateng menegaskan, Organda tetap menyediakan armadanya selama mudik tidak dilarang. Saat ini, menurut dia, perusahaan transportasi bus juga sudah ada yang menerapkan penyemprotan disinfektan terhadap armadanya. Begitu pula dengan pengelola terminal.
Ateng melihat saat ini pemerintah masih memberikan jalan bagi pemudik meski imbauan terus digencarkan agar tidak melakukan kegiatan tersebut. Meski begitu, Ateng memahami bahwa banyak sebagian masyarakat yang memiliki kampung halaman tetap ingin mudik.
“Di sini hanya bekerja. Kemudian, karena corona, ada penurunan luar biasa. Mereka tidak bisa ke mana-mana, ya mereka milih untuk pulang kampung," kata Ateng.
Banyaknya masyarakat yang mencuri start untuk melaksanakan mudik tampaknya belum membuat pemerintah memberikan kebijakan tegas sebagai pelarangan. Pemerintah lebih memilih mengandalkan kesadaran masyarakat agar tak melakukan mudik selama masa darurat Covid-19.
"Jadi, sekarang kita mengimbau kesadaran (masyarakat) bahwa kalau Anda mudik, nanti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit," kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sesudah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Kamis (2/4).
(lilis sri handayani/rahayu subekti ed: satria kartika yudha)
BACA JUGA: Stimulus Keuangan Wabah Corona: Cara Preemptive OJK
Ikuti Whatsapp Channel Republika