REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta kerja sama pemerintah daerah agar mendata pekerja migran dan Jamaah Tabligh yang kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (6/4).
"Yang menyangkut pekerja migran Indonesia, ABK, Jamaah Tabligh, Bapak presiden menekankan pentingnya kerja sama pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo kepada wartawan, Senin (6/4).
Ia menerangkan, dengan pendataan, pemerintah daerah bisa memastikan sebaran pekerja migran maupun jamaah dan memantaunya.
"Selain itu juga melakukan isolasi mandiri bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah terutama dari luar negeri, seperti halnya yang akan datang itu ke Bali, kemudian ke Provinsi Riau, ke Kalimantan Barat, dan ke Kalimantan Utara," ujar Doni.