Senin 06 Apr 2020 19:50 WIB

Pemprov Jabar Adakan Rapid Test Covid-19 di Pesantren

Pekan ini akan dimulai di pesantren yang berasrama dan didahulukan di zona merah.

Pemprov Jabar, akan memulai melakukan rapid test di peantren-pesantren. Foto, rapid test Covid-19  (ilustrasi)
Foto: Humas Pemprov Jawa Barat
Pemprov Jabar, akan memulai melakukan rapid test di peantren-pesantren. Foto, rapid test Covid-19 (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil mengatakan, pemerintah provinsi akan mengadakan rapid test virus corona atau Covid-19 di pondok pesantren yang lokasinya berada di zona merah wabah tersebut. "Itulah kenapa pekan ini breaking-nya kita akan mulai mengetes pesantren-pesantren yang berasrama dan didahulukan di zona merah. (Pemprov) Jabar akan selalu mengambil keputusan berdasarkan data," kata Kang Emil, Senin (6/4).

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mengimbau pemerintah kota/kabupaten yang belum menyerahkan data hasil rapid test corona dengan lengkap untuk mempercepat penyerahannya. Pasalnya, berdasarkan catatan pihaknya, Pemprov Jabar telah mengirimkan 60 ribu alat rapid test ke kabupaten/kota.

Baca Juga

"Sudah dikirim lebih dari 60 ribu, tapi laporan masuk baru 18 ribu. Ke manakah yang 50 ribuannya? Ini harus segera ditindaklanjuti. Saya imbau kepala daerah untuk mengecek ke dinkes masing-masing untuk melaporkan secepatnya," kata dia.

Ia mengatakan, makin cepat data hasil rapid test tingkat kabupaten/kota masuk ke Pemprov Jabar, akan makin mudah pihaknya memetakan sebaran wabah virus corona di daerah ini. "Dengan keberhasilan kita melakukan rapid test masif, kita menemukan pola baru. Di antaranya virus ini beredar di sekolah berasrama yang dikelola oleh lembaga kenegaraan," kata dia.

Sementara itu, hingga saat ini desa-desa di Jawa Barat bergerak cepat menangani dan mencegah penyebaran Covid-19. Pengoptimalan perangkat desa dengan membentuk gugus tugas desa siaga Covid-19 dilakukan agar semua aparatur desa bahu-membahu melawan Severe Acute Respiratory Syndrome Virus (SARS-CoV-2), virus penyebab Covid-19.

Gugus tugas desa siaga Covid-19 memiliki tiga tugas utama. Pertama adalah mencegah penyebaran Covid-19. Beragam upaya pun dilakukan; mulai dari penerapan physical distancing maupun social distancing, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sampai memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya.

"Kami mendata penduduk yang rentan sakit, penduduk yang datang, penduduk yang pulang mudik dari provinsi lain atau bahkan luar negeri, untuk mendeteksi penyebaran dengan memantau pergerakan masyarakat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Dedi Sopandi.

Selain pendataan, gugus tugas desa siaga Covid-19 bertugas mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa untuk dijadikan ruang isolasi. Kemudian, masih dalam aspek pencegahan, gugus tugas desa siaga Covid-19 rutin mengedukasi masyarakat, salah satunya dengan pemasangan spanduk yang berisi informasi krusial.

"Tentang rumah sakit rujukan, nomor telepon, dan lain sebagainya. Pemantuan terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dilakukan, meminta kepada pemudik untuk isolasi diri selama 14 hari, dan memastikan tidak ada kegiatan yang bersifat massal atau ada kerumunan," ujar Dedi.

Dedi menyatakan, tugas utama gugus tugas desa siaga Covid-19 yang kedua berkaitan dengan penanganan terhadap warga desa bergejala Covid-19. Dalam penanganan, gugus tugas desa siaga Covid-19 akan menyediakan transportasi menuju rumah sakit rujukan dan menghubungi tenaga medis.

"Termasuk menyediakan logistik kepada warga desa yang melakukan isolasi mandiri, seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Tugas utama yang terakhir adalah senantiasa melakukan komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota," katanya.

Gugus tugas desa siaga Covid-19 diketuai oleh kepala desa. Gugus tugas ini terdiri atas banyak unsur; mulai dari bidan desa, ketua rukun tangga (RT), ketua rukun warga (RW), pendamping keluarga harapan, PKK, karang taruna, puskesmas, sampai unsur mitra seperti Babinsa, Babinkamtibmas, dan Patriot Desa.

Keterlibatan banyak pihak dalam gugus tugas desa siaga Covid-19 bertujuan agar penanganan dan pencegahan virus ini berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh. Ambil contoh disinfeksi, ketua RT dan RW harus berkoordinasi dengan puskesmas untuk menentukan disinfektan yang aman. "Potensi lokal desa itu harus kolaborasi seperti itu karena titik akhir penanganan adalah warga-warga di level desa, RT, RW. Mereka adalah ujung tombak agar penyebaran Covid-19 tidak meluas," kata Dedi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement