REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Selasa (7/4) akan mengumumkan keadaan darurat untuk Tokyo dan enam prefektur lainnya. Langkah ini diambil dalam upaya menghambat peningkatan kasus infeksi virus corona yang mengkhawatirkan di wilayah-wilayah yang padat penduduk.
Pemerintah juga berencana untuk menyelesaikan paket stimulus besar-besaran senilai 108 triliun yen (sekitar 990 miliar dolar AS) yang setara dengan 20 persen dari pengeluaran ekonomi Jepang. Paket stimulus dikucurkan untuk meredam dampak pandemi corona terhadap ekonomi terbesar ketiga di dunia itu.
PM Abe akan mengadakan konferensi pers pada pukul 19.00 waktu setempat setelah mendapat beberapa masukan dari panel ahli untuk menyatakan keadaan darurat. "Jepang dan negara-negara lain di luar menghadapi suatu krisis terbesar dalam beberapa tahun terakhir karena wabah virus corona," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Selasa.
Jepang selama ini telah terhindar dari wabah besar-besaran yang terlihat di beberapa negara lain di dunia yang sangat terdampak wabah corona. Namun, peningkatan kasus corona baru-baru ini di Tokyo, Osaka, dan beberapa daerah lain menyebabkan adanya desakan agar Abe mengumumkan keadaan darurat.
Tokyo telah melaporkan kasus infeksi corona lebih dari dua kali lipat menjadi 1.116 dalam sepekan terakhir, yang merupakan jumlah pasien terbanyak di negara ini. Secara nasional, kasus infeksi corona di Jepang dilaporkan telah meningkat empat ribu dengan 93 kematian pada Senin.
Abe mengatakan bahwa ia sedang bersiap untuk mengumumkan keadaan darurat, yang akan menghentikan langkah terpaksa untuk karantina wilayah. "Jepang tidak akan dan tidak perlu untuk mengambil langkah-langkah karantina wilayah seperti yang dilakukan di luar negeri," kata Abe kepada wartawan, Senin.
"Pengumuman keadaan darurat akan memungkinkan kita untuk memperkuat langkah-langkah saat ini untuk mencegah peningkatan kasus infeksi sambil memastikan bahwa sebanyak mungkin kegiatan ekonomi dapat berkelanjutan," ujar dia
Abe mengatakan keadaan darurat akan berlangsung sekitar satu bulan. Para gubernur berwenang untuk meminta warga agar tetap di rumah dan bisnis untuk tutup. Dengan tidak adanya sanksi untuk orang yang mengabaikan aturan, penegakan aturan itu akan lebih mengandalkan tekanan sosial antarsesama warga dan penghormatan terhadap otoritas.
"Kami saat ini sedang membahas dengan pemerintah pusat untuk memutuskan secara spesifik jenis fasilitas dan bisnis yang akan kami minta untuk ditutup atau dipersingkat jam kerjanya," kata Gubernur Tokyo Yuriko Koike pada Senin. Dia pun menegaskan bahwa tidak akan ada pembatasan keluar rumah untuk keperluan membeli bahan makanan dan obat-obatan.
Paket stimulus ekonomi pemerintah Jepang akan mencakup lebih dari enam triliun yen untuk pembayaran tunai kepada rumah tangga dan usaha kecil dan 26 triliun yen untuk memungkinkan jaminan sosial dan pembayaran pajak yang ditangguhkan. Abe mengatakan pengeluaran fiskal langsung dalam paket tersebut akan berjumlah 39 triliun yen yakni lebih dari dua kali lipat jumlah yang dikeluarkan Jepang setelah jatuhnya Lehman Brothers pada 2008.
Abe akan mengadakan rapat kabinet pada Selasa sore untuk menyetujui rencana stimulus ekonomi itu. Banyak analis meyakini bahwa Jepang telah masuk ke dalam resesi ekonomi karena gangguan rantai pasokan, larangan perjalanan, dan kebijakan jaga jarak sosial di dalam negeri dan luar negeri telah memberikan lebih banyak tekanan pada perlambatan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika