REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif memberikan sejumlah catatan terhadap Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih periode 2020-2025, Muhammad Syarifuddin. Salah satunya, harus memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi antara putusan MA dengan penafsiran Mahakamah Konstitusi (MK).

"Perlu adanya sinergitas dan sinkronisasi antara putusan MA dengan penafsiran MK untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak," ujar Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan KODE Inisiatif, Violla Reininda, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).

Dia menyampaikan, MA harus menghindari munculnya dua penafsiran yang berbeda di antara dua pelaku kekuasaan kehakiman. Terlebih, keduanya sama-sama memiliki kewenangan yang bersumber dari konstitusi. 

Menurut Violla, dualisme penafsiran akan memberikan implikasi yang buruk di tataran normatif maupun praktik. "Sebab, tidak memberikan kejelasan bagi para pihak terkait untuk mengikatkan diri kepada hukum yang mana, yang kemudian mempersulit implementasi atau eksekusi norma," terang dia.