REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah meyakinkan kepada seluruh warga Jepang agar tidak perlu panik dan melakukan panic buying ketika keadaan darurat diumumkan. Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Taku Eto meminta warga agar tetap tenang.
"Kami meminta warga untuk membeli hanya apa yang mereka butuhkan ketika mereka membutuhkannya karena ada pasokan makanan yang cukup dan tidak ada penangguhan yang direncanakan di pabrik makanan," ujar Eto.
Eto memastikan impor biji-bijian tidak akan terkendala selama keadaan darurat diberlakukan. Jepang diketahui sangat tergantung pada impor biji-bijian dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Brasil, dan Argentina. Eto telah menyerukan kepada seluruh warga agar tidak melakukan penimbunan bahan pokok.
Eto menekankan, cadangan bahan pokok saat ini sangat cukup. Dia menjabarkan Jepang memiliki stok 3,7 juta ton beras untuk pasokan selama 185 hari serta 930 ribu ton gandum. Kebijakan bekerja di rumah telah mendorong penjualan makanan, terutama makanan beku dan siap saji.
Asosiasi Makanan Beku Jepang, Asosiasi Pasta Jepang, dan Asosiasi Susu Jepang menyatakan mereka akan terus melakukan produksi secara normal. Selain itu, mereka memastikan stok kebutuhan pangan bagi warga Jepang mencukupi.
Rencananya, Perdana Menteri Shinzo akan mengadakan konferensi pers pada Selasa (7/4) pukul 19.00 waktu setempat untuk mengumumkan keadaan darurat pandemi virus corona. Lonjakan kasus virus corona telah mencapai dua kali lipat menjadi 1.116 dalam sepekan terakhir. Secara nasional, kasus positif virus corona di Jepang meningkat menjadi empat ribu dengan 93 kematian pada Senin.
Abe dijadwalkan menunjuk pihak berwenang di tujuh prefektur yang tunduk pada tindakan darurat ini. Deklarasi itu juga mencakup prefektur Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo, dan Fukuoka.
Abe juga mengatakan kabinetnya akan menyelesaikan paket stimulus ekonomi senilai 108 triliun yen atau 990 miliar dolar AS. Angka tersebut setara dengan 20 persen dari output ekonomi Jepang. Dana itu digunakan untuk pembayaran tunai langsung sebagai bagian dari paket ekonomi negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika