REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendapatkan masukan mengenai penghentian proyek infrastruktur selama pandemi virus korona atau Covid-19 terjadi. Basuki memastikan Kementerian PUPR memperbolehkan penghentian namun harus memenuhi sejumlah syarat. 

"Kami sudah bicara dengan beberapa asosiasi, pelaksana pekerjaan. Mereka meminta dihentikan sementara karena dalam suasana wabah sehingga kita menerima apa yang mereka usulkan dengan catatan," kata Basuki dalam konferensi video, Selasa (7/4). 

Dia menjelaskan, proyek dapat dihentikan sementara, tetapi harus ada jaminan bagi pendapatan karyawan. Basuki menegaskan pekerja yang dirumahkan selama penghentian sementara harus tetap menerima gaji. 

"Kalau tidak mampu, kami  akan jamin penghasilan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani," tutur Basuki.