REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Menteri Kesehatan Arab Saudi, Dr. Tawfiq Al-Rabiah mengatakan, penyebaran Covid-19 di negaranya bisa mencapai 10 hingga 200 ribu dalam beberapa pekan ke depan.
Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi jika warganya tak mengindahkan aturan pemerintah untuk memerangi penyebaran pandemik tersebut.
"Biarkan saya berbicara dengan semua transparansi, meskipun menyakitkan, sayangnya, sebagian masyarakat gagal menerapkan slogan 'Kita semua bertanggung jawab,'" ucapnya seperti dilansir Saudigazzete, Rabu (8/4).
Dia menyebut, perkiraan infeksi pada ratusan ribu warga itu, sangat dimungkinkan terjadi apabila pada fase berikutnya, kerja sama penanggulangan antara pemerintah dan masyarakat tak terjadi.
“Di luar prinsip transparansi yang menjadi komitmen kami, saya bagikan pada Anda hasil dari empat studi berbeda yang dilakukan oleh para ahli Saudi dan internasional, yang berspesialisasi dalam bidang epidemi,” jelas dia.
Dia melanjutkan, studi-studi yang dimaksud itu memperkirakan, bahwa jumlah kasus virus Corona selama beberapa pekan ke depan di Saudi bisa saja mencapai 200 ribu.
Untuk menekan angka tersebut, kata ia, Kemenkes Sauid akan terus berkomitmen dan menjalankan instruksi dan prosedur menyeluruh untuk memeranginya.
Mengutip Raja Saudi dia menambahkan, fase berikutnya terkait dampak Covid-19 juga akan lebih sulit pada tingkat global. Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya segala upaya dan tindakan untuk dikerahkan melawan virus asal Wuhan, China itu oleh semua pihak.
“Terlepas dari penyebaran pandemi ini ke seluruh dunia, kepemimpinan kami telah terbukti sebagai pelopor global dalam mengambil tindakan pencegahan yang ketat, sebelum banyak negara di dunia mulai mengambil tindakan pencegahan apa pun,” kata dia.
Keputusan negara
Dia menambahkan, langkah menunda haji dan penangguhan shalat di setiap masjid menjadi keputusan final di negaranya untuk melawan penyebaran virus.
Bahkan, menurut dia, penerbangan domestik ataupun internasional, termasuk operasional kantor, sektor publik dan sekolah juga telah dihentikan untuk mendukungnya.
Dia menekankan, semua prosedur yang telah dikerjakan pihaknya itu memiliki tujuan untuk mengurangi kontak orang semaksimal mungkin.
"Negara juga menangani krisis ini dengan transparansi dan kejelasan terbaik sehingga warga negara menyadari perkembangan terakhir," tambah dia.