REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 200 ribu pemudik yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) telah pulang kampung ke rumahnya masing-masing di wilayah Jawa Barat di masa pandemi Covid-19. Jumlah tersebut baru yang terdata dan belum ditambahkan dengan pemudik yang belum terdata.
"Nah ini pendataan kan belum kita lakukan secara intens, nah belum kita mulai saja sudah masuk data-data dari daerah saja total yang masuk hampir 200 ribu (pemudik)," ujar Kepala Dishub Jabar, Hery Antasari kepada wartawan di Polrestabes Bandung, Rabu (8/4).
Angka sementara tersebut merupakan yang tercatat dan masih ada yang belum atau tidak tercatat. Dishub belum melakukan operasi angkutan lebaran sehingga jika sudah beroperasi maka akan segera melakukan pendataan.
Hery mengatakan data tersebut berasal dari kabupaten dan kota di Jabar yang dikumpulkan. Sehingga ke depan, ia mengatakan harus bergerak cepat untuk mengantisipasi pemudik lebih banyak yang pulang kampung.
"Itu yang kita hadapi sekarang, artinya kita bergerak berpacu dengan waktu. Jadi persiapan dan kesiapan kita semuanya berpacu dengan waktu," katanya. Ia menambahkan, jika seluruh pemudik mayoritas berasal dari Jabodetabek yang merupakan episentrum Covid-19.
"Saya belum bisa membandingkan tapi yang sudah ke Kuningan kan ada puluhan ribu kemudian Tasikmalaya ada dan kemarin saya dapat laporan dari Kadishub Majalengka juga yang terorganisir ada tiga ribu orang, tapi di luar itu belum terdata," katanya.
Ia mengatakan, Dishub terus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada tiap tiap terminal. Selain itu seluruh PO sudah dikumpulkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan dan membersihkan bus serta memantau kesehatan karyawan.
"Menurut informasi dari temen-teman baik dari PO dan asosiasi juga, saat ini secara alamiah sudah menurun jauh (angkutan) tanpa ada pembatasan penumpangnya kan sudah berkurang 70 persen. Jadi kita belum ada pembatasan (PSBB) pun sudah dibatasi secara alami," katanya.
Sejauh ini, Hery mengatakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk sektor transportasi baik berskala parsial atau total bisa dilakukan jika kondisi dan persyaratan PSBB terpenuhi. Namun sejauh ini kebijakan PSBB belum dikeluarkan di Jabar.
Ia pun menambahkan pihaknya sudah menyiapkan strategi jika PSBB diberlakukan termasuk pembatasan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Namun jika PSBB dilakukan untuk sektor pangan tetap bisa melintas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika