REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan telah menyiapkan skenario langkah strategis untuk mengatasi dampak Covid-19 bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan tiga tahap dalam penanganan dampak virus corona yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi.
“Di tahap tanggap darurat ini kami memberikan support kepada tenaga kesehatan untuk menyiapkan akomodasi, makanan, hingga transportasi. Karena tenaga kesehatan saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus Covid-19 agar tidak meluas," kata Wishnutama dalam Siaran Pers, Rabu (8/4).
Ia menuturkan, pemberian dukungan itu mesti dilakukan dengan memanfaatkan pelaku industri di sektor pariwisata sehingga bisa memberikan dampak positif bagi industri yang saat ini sedang mengalami tekanan. Yakni dengan menggandeng perhotelan dan penyedia jasa transportasi untuk akomodasi tenaga medis yang biayanya ditanggung Kemenparekraf.
Adapun pada tahap kedua yaitu pemulihan. Wishnutama menuturkan, pihaknya akan melakukan identifikasi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengindentifikasi dampak secara detail akibat wabah Covid-19.
Selanjutnya, memberi dukungan kepada para pelaku parekraf dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi, relaksasi pinjaman, pemanfaatan kartu pra kerja, hingga pelatihan online untuk SDM.
Terakhir, lanjut Menparekraf adalah tahap normalisasi yakni melakukan promosi kembali baik di dalam maupun luar negeri, hingga menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif.
Kemenparekraf juga akan kembali menyusun keterlibatan dalam agenda-agenda internasional dan kalender event nasional untuk menunjang kegiatan wisata. Selanjutnya, kata dia, kembali membenahi destinasi khususnya dari sisi keamanan dan keselamatan, sumber daya manusia, serta daya tarik setiap destinasi.
“Dan yang harus kita pelajari nantinya adalah bagaimana psikologis para traveler yang berbeda-beda. Ada yang trauma dengan wabah Covid-19 ini. Ada juga pandangan traveler karena terlalu lama di rumah sudah ingin cepat-cepat keluar untuk berwisata. Kita ingin psikologi dan pandangan traveler yang seperti ini yang berkembang,” katanya.
Pada langkah awal pasca-pemulihan nantinya, Wishnutama pun menekankan pentingnya untuk lebih dahulu memobilisasi wisatawan nusantara (wisnus).
“Sudah tentu untuk tahap awal kita menggerakkan wisnus terlebih dahulu. Saya harap juga teman-teman wartawan, bersama-sama kita optimistis dan membantu menumbuhkan sikap positif hingga pandemi ini usai. Tentunya agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini kembali normal dalam waktu yang lebih cepat,” katanya.
Ia menambahkan, Kemenparekraf saat ini juga telah membuka jalur pengaduan dan pelaporan melalui call center dan website untuk melaporkan kondisi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan membentuk Pusat Krisis Terintegrasi.
Semua itu, kata dia, untuk mengumpulkan masukan, data, keluhan, dan sebagainya sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya penanganan di situasi tanggap darurat saat ini.
“Pusat Krisis Terintegrasi akan melakukan pendataan informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19 di seluruh daerah. Kemudian, bersama Pemda akan menerapkan rencana mitigasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu juga membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan, dari data yang masuk ke PHRI saat ini terdapat 1.266 hotel yang terpaksa tutup di 31 provinsi.
Meski belum terdaoat data spesifik mengenai jumlah karyawan yang terdampak penutupan hotel, ia memperkirakan sebanyak lebih dari 150 ribu karyawan yang berstatus cuti di luar tanggungan perusahaan.
“Kami terkendala di pendataan, pihak restoran masih banyak yang belum masuk. Data pekerja yang menuhi standar untuk mendapat bantuan hingga saat ini baru berkisar 74.101. Data tersebut kami prediksi bisa melebihi dari data karyawan yang masuk saat ini,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika