REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan para menteri serta kepala lembaga terkait untuk memperbanyak program Padat Karya Tunai. Menurutnya hal itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak wabah virus corona.

Jokowi menilai memperbanyak program Padat Karya Tunai saat ini menjadi kewajiban bagi semua kementerian dan kepala lembaga hingga kepala daerah. Ia tegaskan, jika sebelumnya hanya membuat 10 program, untuk saat ini bisa membuat program Padat Karya Tunai sebanyak 50 program.

Ia melihat beberapa kementerian bisa dikaitkan dengan Padat Karya Tunai. Seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Video Editor | Fian Firatmaja