REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Presiden Komite Paralimpiade Internasional (IPC) Andrew Parsons menuturkan saat ini pihaknya tengah mengalami masalah pengaturan arus keuangan akibat penundaan Olimpiade-Paralimpiade Tokyo 2020.
"Salah satu dampak nyata akibat penundaan ajang ini adalah keuangan. Pekan ini saja kami harus mengevaluasi sebanyak 150 kontrak yang berkaitan dengan ajang tersebut," kata Parsons melalui teleconference, Jumat (9/4).
Keputusan penundaan Olimpiade dan Paralimpiade dilakukan bulan lalu dan baru akan digelar pada musim panas 2021 akibat wabah virus corona, yang sejauh ini sudah menewaskan sebanyak 81.000 orang di seluruh dunia.
Masalah awal yang harus dihadapi adalah terkait kontrak kerja penyiaran dan rekanan lainnya yang pembayarannya terpaksa diundur hingga tahun depan.
"Contohnya penyiaran. Kami tidak bisa menggelar Paralimpiade hingga 2021, jadi mereka juga meminta agar pembayaran agar diundur ke tahun 2021. Hal tersebut bisa kami pahami. Semua rekanan kami sangat mendukung keputusan ini. Kami semua merasakan hal yang sama, terdampak akibat penyakit yang merugikan ini," katanya menjelaskan.
Dalam sesi konferensi pers jarak jauh itu Parsons tidak menyebut besaran nominal yang dialokasikan untuk bidang penyiaran, namun mereka memastikan sejauh ini belum memerlukan masukan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).
"Kami berupaya untuk memecahkan kendala ini secara internal," kata Parsons.
Selain itu, IPC juga akan mengatur ulang komitmen yang sudah disepakati dengan komite nasional negara lain.
"Ajang yang dibatalkan atau ditunda jelas membebani anggota kami, yang secara umum bukan organisasi besar dan kaya. Jelas mereka tidak kebal terhadap masalah keuangan. Beberapa sudah membayar biaya keikutsertaan, hotel, dan tiket untuk mengikuti Paralimpiade yang justru akhirnya diundur," katanya.
Sebagai bantuan, IPC berusaha meringankan kesulitan tersebut dengan berkomunikasi dengan komite lokal dan mengupayakan agar uang mereka bisa dikembalikan, kata Parsons.
"Skenario terbaik bagi kami yang berkaitan dengan akomodasi adalah hotel-hotel yang sudah memiliki perjanjian kerja sama tahun ini bisa memenuhi kebutuhan yang sama di tahun depan, tanpa harus membebankan denda tambahan," ujar Parsons.
Ikuti Whatsapp Channel Republika