REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PP PBSI, Achmad Budiharto akan berkoordinasi dengan internal federasi seandainya permintaan dispensasi latihan ditolak Pemprov DKI Jakarta.
"Kita berdoa saja yang terbaik buat atlet nasional kita ini. Kami akan lapor dulu ke Ketum (Ketua Umum)," katanya saat dihubungi Republika, Jumat (10/4)
Dalam keterangan tertulisnya, PP PBSI telah mengambil keputusan untuk tetap menempatkan atlet-atletnya di pelatnas Cipayung dan tidak memulangkan atlet ke rumah masing-masing. Kegiatan latihan akan tetap berjalan dengan ketentuan khusus dan mengacu pada protokol kesehatan dari pemerintah.
Hal itu disampaikan PP PBSI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR pada siang ini, Rabu (8/4). PP PBSI diwakili oleh Achmad Budiharto dan perwakilan Kevin Sanjaya Sukamuljo.
Keputusan ini diambil PBSI demi menjaga kesehatan dan keselamatan atlet selagi Covid-19 masih melanda Tanah Air. Setelah dikaji, PBSI berpendapat bahwa atlet akan lebih aman jika tetap berada di lingkungan pelatnas yang telah menjadi area karantina tertutup.
Menurut mereka, persoalan makanan dan nutrisi akan lebih terjamin, dan program menjaga kebugaran atlet pun akan lebih mudah dilakukan saat mereka berada di pelatnas.
Keputusan berjalannya pelatnas akan dibagi menjadi dua tahap, yang pertama dimulai pada 13 April 2020 hingga akhir Mei 2020. Pada tahap ini, program latihan yang berjalan hanya 40 persen dari program biasanya, dan bertujuan untuk menjaga kebugaran.
Tahap kedua dimulai pada 2 Juni 2020, pelatnas akan berjalan normal dengan program intensif untuk peningkatan performa dan persiapan jika turnamen sudah mulai berjalan pada Agustus 2020.
"Pada dasarnya kesehatan dan keselamatan atlet adalah yang utama. Pelatnas merupakan area karantina tertutup, kami akan tetap menjalankan ketentuan kesehatan dari pemerintah seperti physical distancing, PBSI pun sudah membuat protokol yang ketat terkait hal ini," ujar Budi.
"Kami juga memperhatikan masukan tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang tidak membolehkan adanya kegiatan berkumpul lebih dari lima orang. PBSI akan meminta dispensasi lewat Kemenpora dan suratnya akan kami ajukan besok," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika