REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 untuk segera mendaftar program Kartu Prakerja, yang telah dibuka pendaftarannya untuk gelombang pertama. Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim pun akan membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftar program Kartu Prakerja, untuk memudahkan masyarakat.
Khofifah mengatakan, para pekerja yang dirumahkan, terkena PHK, maupun para pencari kerja, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi posko yang disiapkan di 56 titik layanan. Walaupun, kata dia, sebenarnya pendaftarannya sudah bisa dilakukan lewat online.
“Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja, petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (13/4).
Khofifah menegaskan, posko layanan pendampingan tersebut tersedia di 56 titik. Salah satunya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kemudian juga disediakan di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se-Jatim, di LTSA-UPT P2T, Surabaya, dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja di 38 kabupaten kota se-Jatim.
“Layanan ini buka mulai hari ini sesuai jam kerja. Syaratnya juga sangat mudah. Cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal,” kata Khofifah.
Khofifah melanjutkan, bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, juga masih ada layanan call center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254. Selain memberikan pendampingan untuk pendaftar program Kartu Prakerja, Pemprov Jatim juga terus mendata nama-nama pegawai terdampak wabah Covid-19.
Hingga 11 April 2020, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim mencatatkan, jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada sebanyak 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada sebanyak 3.315 orang. Selain itu, ada sebanyak 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga terdampak Covid-19, baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.
Menurut Khofifah, mereka ini lah yang coba diusulkan Pemprov Jatim ke Kemenaker untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Selain itu juga ada sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah Covid-19, yang juga diusulkan.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menambahkan, program Kartu Prakerja ini tidak otomatis didapatkan oleh pekerja yang terdampak Covid-19. Melainkan juga diterapkan sistem seleksi. “Jadi memang ada proses seleksinya, atau tidak otomatis,” kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika