REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan berencana mengirim 600 ribu alat uji virus corona atau COVID-19 ke Amerika Serikat (AS) pada Selasa (14/2). Hal ini menyusul permintaan dari Presiden Donald Trump.
Seorang pejabat Seoul mengatakan, Trump meminta pengiriman alat uji COVID-19 saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada 25 Maret lalu. Pasalnya, AS sedang menghadapi wabah yang menyebar cepat di banyak negara bagian.
Pesawat kargo Badan Manajemen Darurat AS yang mengangkut peralatan tersebut dijadwalkan berangkat pada pukul 22.30 (1330 GMT) pada Selasa. Pejabat yang tidak ingin disebutkan identitasnya tersebut mengungkapkan karena sensitivitas diplomatik isu ini.
Alat uji tersebut dibuat oleh dua dari tiga perusahaan yang telah mengantongi izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan AS. Pengiriman akan diserahkan dan dibiayai oleh pemerintah AS, sementara 150 ribu alat uji tambahan akan diekspor dalam waktu dekat untuk dijual melalui pengecer lokal.
Menteri luar negeri Korea Selatan tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan sebelumnya telah mengirimkan alat uji ke kota-kota AS termasuk Los Angeles, tetapi pengiriman kali ini akan menandai pesanan massal pertama dari pemerintah federal AS.
Setelah berjuang dengan wabah besar pertama di luar China, Korea Selatan sebagian berhasil mengendalikan kasus-kasus virus korona tanpa gangguan besar berkat kampanye pengujian besar-besaran dan pelacakan kontak intensif. Suksesnya Korea Selatan dalam merespons wabah COVID-19 antara lain didorong oleh pejabat pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengembangkan dan mengamankan persetujuan pengaturan untuk pengujian, yang memungkinkan negara itu untuk dengan cepat menguji ribuan warganya.
AS telah mencatat lebih banyak kematian akibat COVID-19 dibandingkan negara lain, dengan hampir 22 ribu meninggal dunia pada Minggu. Sebanyak 42 negara bagian di AS telah memberlakukan perintah ketat bagi warganya untuk tinggal di rumah.
"Kami telah bergerak secepat mungkin untuk mendapatkan izin yang diperlukan mengingat urgensi situasi di sana," kata pejabat Korea Selatan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika