REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti perbedaan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan terkait ojek online di tengah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Aturan Kementerian Perhubungan memberi ruang pengemudi ojek online untuk mengangkut penumpang dalam kondisi tertentu. Sedangkan sebaliknya, aturan Kemenkes justru melarang ojol mengangkut selain barang.

Sahroni menyayangkan ketidakseragaman aturan ini lantaran dapat menyebabkan kebingungan dalam penindakan hukum.  “Sangat disayangkan adanya perbedaan peraturan ini, karena saya juga banyak mendapat masukan dari teman-teman di kepolisian bahwa mereka juga bingung, kok aturannya bisa ada dua dan berbeda gini,” ujar Sahroni pada Selasa (14/4).

Sahroni selaku pimpinan Komisi III DPR RI mengaku mendapati laporan adanya interpretasi yang berbeda di Polda Metro Jaya. Sehingga, polisi lalu lintas merasa bingung dalam melakukan penegakkan hukum PSBB.