REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti perbedaan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan terkait ojek online di tengah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Aturan Kementerian Perhubungan memberi ruang pengemudi ojek online untuk mengangkut penumpang dalam kondisi tertentu. Sedangkan sebaliknya, aturan Kemenkes justru melarang ojol mengangkut selain barang.
Sahroni menyayangkan ketidakseragaman aturan ini lantaran dapat menyebabkan kebingungan dalam penindakan hukum. “Sangat disayangkan adanya perbedaan peraturan ini, karena saya juga banyak mendapat masukan dari teman-teman di kepolisian bahwa mereka juga bingung, kok aturannya bisa ada dua dan berbeda gini,” ujar Sahroni pada Selasa (14/4).
Sahroni selaku pimpinan Komisi III DPR RI mengaku mendapati laporan adanya interpretasi yang berbeda di Polda Metro Jaya. Sehingga, polisi lalu lintas merasa bingung dalam melakukan penegakkan hukum PSBB.
Sahroni menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, kepolisian khususnya direktorat lalu lintas bertugas untuk memastikan aturan dari pemerintah dapat diimplementasikan di masyarakat.
Namun jika aturannya masih belum seragam, maka hal ini hanya akan menyebabkan simpang siur di lapangan baik di polisi maupun tukang ojek. “Dengan begini, jadinya polisi bingung mau pakai aturan yang mana, rakyat juga makin bingung," kata Politikus dari Fraksi Nasdem itu.
Sahroni meyakini, para pemegang kebijakan ini punya pertimbangan positif masing-masing. Namun, menurut dia, pembuatan peraturan seharusnya sudah dikordinasikan secara internal. Sehingga, informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur.
Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi wabah Covid 19 seperti saat ini, para pemangku kebijakan sedianya bisa menahan diri dan fokus pada kemanusiaan dan tidak mengutamakan ego sektoral masing-masing.
“Rakyat sangat menunggu kebijakan dari para pemangku kebijakan untuk membantu kesulitan mereka, bukan pada aturan yang tumpang tindih semingga bikin rakyat makin bingung,” kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika