REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mengaku, sebagian besar pemerintah kabupaten (pemkab) sudah melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menangani Covid-19. Akan tetapi, masih ada beberapa pemkab yang belum menyelesaikannya karena sejumlah alasan.

"Sudah satu visi dengan pemerintah pusat untuk menangani Covid-19. Untuk aspek kesehatan, refocusing dan realokasi bisa dikatakan sudah hampir semua daerah. Namun, memang ada beberapa yang butuh pendataan lebih detail terkait jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi," ujar Anas dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (14/4).

Anas mencontohkan, untuk jaring pengaman sosial, membutuhkan waktu pendataan karena data bersifat dinamis. Hal ini mengingat ada warga yang sebelumnya tak masuk sasaran bantuan, kini menjadi keluarga miskin karena kepala keluarganya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menginput data dari jumlah pemudik yang kembali ke kampung halamannya. Anas mengatakan, mereka juga butuh jaring pengaman sosial.