REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan institusi pemerintah lainnya untuk memublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima untuk penanganan Covid-19. Hal itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, instansi dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola oleh masing-masing instansi untuk memublikasikan kepada masyarakat. "Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah," kata Firli, Rabu (15/4).

Firli mengatakan, anjuran tersebut tertuang dalam surat resmi KPK tertanggal 14 April 2020 yang dikirimkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah dan juga kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemda, dan instansi terkait lainny. Lebih lanjut, ia menjelaskan surat tersebut juga untuk menjawab keraguan sejumlah instansi pemerintah akan potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat, baik berupa uang, barang habis pakai maupun barang modal kepada kementerian/lembaga, pemda, dan instansi pemerintah lainnya.

"Sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemda maupun institusi pemerintah lainnya bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," ujar Firli.