REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong para gubernur, bupati dan walikota membangun sinergi cegah-tangkal penularan Covid-19 dengan puluhan ribu kepala desa. Kerja cegah-tangkal penularan Covid-19 menjadi lebih efektif karena para kepala desa juga tidak ingin warganya yang bermukim di perkotaan melaksanakan mudik lebaran tahun 2020 ini. 

Untuk membangun sinergi itu, Ketua MPR mengimbau para gubernur, bupati dan walikota menyimak serta mencermati dua hasil survei oleh institusi pemerintah. Masing-masing adalah hasil survei oleh Balitbanghub Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan survei oleh Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Balilatfo menyelenggarakan survei dengan responden 3.931 kepala desa dari 31 provinsi. Hasilnya sunggguh aspiratif dan menunjukan betapa peduli dan waspadanya para kepala desa terhadap Pandemi Covid-19. Sebab, tidak kurang dari 89,75 persen dari semua kepala desa itu menyatakan tidak setuju jika warganya yang bermukim di perkotaan melakukan mudik Lebaran 2020 di tengah  pandemi Covid-19. 

Sedangkan hasil survei online oleh Balitbanghub terhadap  42.890 responden juga menunjukan kecenderungan yang melegakan. Sebab, 56 persen responden memutuskan tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Ini terbilang luar biasa karena pemerintah tidak melarang warga melakukan mudik.

Kecenderungan yang terbaca dari dua survei tadi sangat jelas, karena menunjukan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat, termasuk warga pedesaan, akan perlunya upaya bersama memutus mata rantai penularan Covid-19.

Memang, dalam beberapa kesempatan, masih ditemukan kasus yang memperlihatkan oknum warga kurang peduli tentang tujuan pembatasan sosial. Sepanjang periode mudik tahun ini, kasus-kasus seperti itu diperkirakan akan banyak terjadi.                           

Untuk mencegah ekses, Ketua MPR mendorong para kepala daerah untuk segera membangun sinergi dengan para kepala desa. Sebab, aparatur desa lazimnya memiliki catatan dan data tentang warga mereka yang berada di rantau. Selain itu, para kepala desa memiliki akses berkomunikasi langsung dengan keluarga para perantau. Dari situ, imbauan agar tidak mudik bisa diteruskan oleh keluarga para perantau.

Pendekatan kepada para perantau pun bisa menjadi sangat humanis. Perantau hanya diminta lebih menyayangi semua kerabat dan para sahabat mereka di desa. Caranya, dengan mematuhi imbauan kepala desa untuk tidak melaksanakan mudik tahun ini.