REPUBLIKA.CO.ID, TRENGGALEK -- Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, tengah menyiapkan daftar penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) tahun anggaran 2020 yang diproyeksikan jumlahnya mencapai 100 ribuan keluarga prasejahtera dan prasejahtera baru yang terdampak pandemi COVID-19.
"Ya, kurang lebih ada 100 ribuan KK yang kami usulkan menjadi penerima BLT dari pemerintah," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam pernyataan resminya usai menggelar teleconference dengan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara di Gedung Smart Trenggalek, Rabu (15/4).
Selain penerima manfaat (BLT) reguler yang telah masuk database Kemensos, Pemkab Trenggalek juga mengusulkan daftar KPM (keluarga penerima manfaat) baru yang terdampak pandemi corona sehingga kehilangan mata pendapatan harian ataupun mingguan.
Tentunya penerima tidak boleh tumpang tindih, namun untuk yang PKH sudah otomatis dapat BPNT. Dil uar itu tidak boleh dobel. Datanya nanti akan disimpulkan untuk bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk yang lain nanti akan dibiayai dari anggaran pemerintah kabupaten.
Pemerintah provinsi sebenarnya juga ada program dan bagi yang belum dapat nanti bisa menghubungi desa, karena ada BLT di tingkat desa juga.
"Kita mendapatkan kepastian dari Pemerintah Pusat, (dalam hal ini) Kementerian Sosial bahwa akan ada bantuan sosial tunai," ujar Nur Arifin atau yang akrab disapa Gus Ipin ini.
Oleh karenanya, dalam waktu dekat kuota per kabupaten akan diumumkan. "Yang jelas bantuan ini berupa kartu yang bisa dipakai di Bank Himbara seperti BNIdan BRI," imbuhnya.
"Nanti dilihat seperti apa. Untuk sasaran yang dikirim ada sebanyak 15 ribu yang belum tercover BPNT dan juga PKH. Jadi ini mungkin nanti yang kita prioritaskan, dan juga kita sinergikan dengan depo-depo yang ada," ujarnya.