REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki memperpanjang masa wajib militer untuk seluruh warganya yang berjenis kelamin laki-laki selama satu bulan. Langkah itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona tipe baru atau Covid-19.

Menteri Pertahanan Hulusi Akar mengatakan, semua warga negara Turki yang berjenis kelamin laki-laki dan berusi 18 tahun wajib mengikuti dinas militer selama enam bulan. Menurut data Kementerian Pertahanan, sekitar 55.000 warga akan mengikuti wajib militer pada April. Sementara 66.000 lainnya akan menyelesaikan layanan mereka.

"Terlepas dari langkah-langkah yang telah kami ambil, kami melihat bahwa mengerahkan wajib militer merupakan keharusan bagi tentara kami, masyarakat, dan Angkatan Bersenjata Turki," ujar Akar, dilansir Aljazirah, Kamis (16/4).

Pengumuman dari Kementerian Pertahanan itu memicu perdebatan di media sosial. Beberapa dari mereka yang saat ini masih menjalankan tugas wajib militer, dan keluarga mereka mengkritik langkah tersebut.

"Keputusan itu akan memengaruhi psikologi ribuan tentara. Berakhirnya layanan dan wajib militer harus dilanjutkan bersama dengan karantina 14 hari, pemeriksaan demam rutin dan tindakan lain yang diambil pemerintah," kata seorang pengguna Twitter.

"Kirim mereka pulang. Kami tidak akan membiarkan mereka pergi ke luar," kata seorang pengguna Twitter lainnya, bernama Sinem Merve Sezdi.

Banyak orang mengkritik fakta bahwa keputusan Kementerian Pertahanan datang beberapa jam setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk membebaskan sekitar 45.000 narapidana. Hal itu sebagai tindakan untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara.

Pada Rabu, jumlah kasus virus corona yang dikonfirmasi di Turki adalah 69.392, termasuk 1.518 kematian dan sebanyak 5.674 orang telah pulih. Sementara itu, militer Turki telah melaporkan 223 kasus virus corona dan satu kematian hingga saat ini.

Seorang praktisi keluarga spesialis yang berbasis di Mersin, Esin Alavut mengatakan, tindakan yang paling efektif dalam mencegah penyebaran virus corona adalah dengan membatasi pergerakan sosial dan interaksi antar masyarakat. Menurutnya, sangat sulit untuk melakukan karantina kepada para wajib militer sebelum tugas mereka berakhir.

"Dan karantina sendiri tidak mungkin dilakukan di rumah mereka," ujar Alvaut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika