REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memberi kebijakan pembebasan pajak untuk semua jenis koperasi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pembebasan pajak untuk koperasi diusulkan diberikan selama enam bulan.
"Ini karena atas usulan beberapa induk koperasi, Dekopin telah mengusulkan ke Menkop UKM untuk membantu koperasi," ujar Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari Bisowarno, kepada wartawan di Surabaya, Kamis (16/4).
Dasarnya, kata dia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Selaku Ketum Dekopin, ia memberi masukan beberapa poin penting, yakni karena banyak UKM yang menjadi anggota dan dibina serta dibiayai koperasi maka koperasi sebagai induk usaha UMKM juga harus mendapatkan pembebasan pajak enam bulan.
"Yaitu, pembebasan pajak untuk koperasi, untuk semua jenis koperasi. Sebab Kementerian ini nomenklaturnya adalah Kementerian Koperasi dan UKM," ucapnya.
Dekopin juga meminta pemerintah membuka ruang kerja sama kepada koperasi yang memiliki usaha ritel agar menjadi penyedia jasa bagi pengadaan sembako rakyat. Bahkan, lanjut dia, koperasi-koperasi ritel ini telah punya asosiasi namanya Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Askrindo).
Anggota DPRD Jatim itu juga menyampaikan Dekopin meminta kepada jaringan Perbankan agar merelaksasi kredit koperasi-koperasi di semua sektor, karena semua sektor menjadi terdampak. "Termasuk mendorong membuka peluang kerja sama koperasi ritel dengan Bulog dalam penyediaan pengadaan. Serta, membuka seluas-luasnya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk kalangan koperasi, tidak hanya UMKM," katanya.
Selain itu, Sri Untari juga meminta kepada pemerintah agar tidak menyamakan koperasi dengan bank keliling karena milik anggota. "Kalau bank keliling milik pribadi. Sedangkan, koperasi milik anggota. Jika ada koperasi yang memiliki usaha bersama anggotanya dan dibutuhkan pembayaran tunai, tidak menyamakan petugas koperasi dengan debt collector," tuturnya.
Dekopin pimpinan Sri Untari siap menjadi mitra strategis Kemenkop UKM dalam mengatasi pandemik Covid-19 ini dengan tetap memberikan masukan yang positif dan progresif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika