REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang pelatihan online atau daring dalam paket kebijakan Kartu Prakerja. Dia menilai, pelatihan semacam itu tidak tepat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja," katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/4).

Dia mengatakan, saat ini tingkat pengangguran terus bertumbuh karena lesunya sektor industri. Dia menjelaskan, mereka bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan namun pekerja lama yang membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup.

Thahir menilai, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik dalam struktur perekonomian nasional.

Dia memaparkan, sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi mencapai 2,73 persen. Berkaca dari data, maka salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.

"Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti Kartu Prakerja," katanya.

Anggota Fraksi PPP ini menilai, anggaran pelatihan online itu kurang bermanfaat bagi para penerima bantuan. Dia mengatakan, program tersebut justru malah dilihat sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengurangi jumlah kalau pelatihan online ini tetap ingin diadakan. Dia mengatakan, penyaluran kartu tersebut juga harus tepat sasaran yakni mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja, bukan korban PHK.

"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari Kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini," katanya.