REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine menyoroti korelasi antara program Kartu Prakerja dan upaya memulihkan perekonomian dampak pandemi Covid-19. Ia mempertanyakan efektivitas fokus program tersebut untuk memulihkan perekonomian dampak pandemi Covid-19.
"Pengalihan fokus pada Program Kartu Prakerja belum tentu mampu memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak Covid-19," kata Pingkan Audrine dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (19/4).
Pingkan menjelaskan, tujuan awal dari program Kartu Prakerja untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan juga daya saing. Karena itu, langkah yang dilakukan adalah pembekalan keterampilan.
Namun, lanjut dia, permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di tengah pandemi berbeda dari permasalahan keterampilan kerja seperti yang dituju oleh program ini. Sebab, ketersediaan lapangan kerja yang menurun diakibatkan adanya disrupsi ekonomi imbas dari meluasnyawabah.
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: ekonomi
Filename: helpers/all_helper.php
Line Number: 4248
Ia berpendapat daripada menaikkan jumlah kuota penerima maupun pagu program kartu prakerja, APBN dapat dimaksimalkan untuk menambah anggaran bantuan sosial lainnya. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dia mengatakan tindakan penambahan kuota yang diikuti dengan penambahan pembiayaan pemerintah terhadap Program Kartu Prakerja ini kurang efektif di situasi seperti ini. Anggaran itu dari yang semula dianggarkan sebesar Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
"Terlebih, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dari pelaksanaan gelombang pertama sebelum memutuskan untuk melakukan ekspansi kebijakan. Jangan sampai anggaran sebesar itu nantinya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucapnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyoroti masih banyak kritik publik terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja seperti masih ada yang sulit untuk mengakses proses pendaftaran online program tersebut. Netty berpendapat ada tiga hal yang patut dikritisi dan berpotensi menjadi kegagalan dari program kartu prakerja ini, yaitu efektivitas, sasaran dan skala prioritas, serta alokasi anggaran.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pendaftar gelombang pertama program Kartu Prakerja mendekati enam juta pengguna dari seluruh Indonesia. “Pemerintah mengapresiasi antusiasme yang besar masyarakat terhadap program kartu prakerja,” katanya dalam keterangan pers daring di Jakarta, Kamis (16/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika