REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Operasi yang dilakukan pemerintah di Papua dinilai bukanlah operasi militer, melainkan operasi keamanan dalam negeri. Dengan demikian tawaran gencatan senjata yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM masih menjadi bagian dari propaganda mereka.
"Bukan operasi militer, apalagi perang. Maka tawaran gencatan senjata itu sebenarnya masih menjadi bagian dari propaganda OPM (Organisasi Papua Merdeka) menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi pejuang kemerdekaan," kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, melalui pesan singkat, Ahad (19/4).
Untuk itu, kata dia, pemerintah harus meresponsnya dengan hati-hati karena setidaknya ada upaya membangun komunikasi dan menghentikan aksi.
Menurut Khairul, hal-hal yang dipersoalkan KKSB dalam tawaran mereka itu sebetulnya masih bisa dijawab dengan konkret oleh pemerintah.
"Misal, dengan komitmen peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pengalihan peran pasukan nonorganik TNI dari operasi keamanan menjadi operasi penanggulangan bencana," terang dia.
Sebelumnya, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM yang belakangan kerap melakukan penyerangan di wilayah pegunungan tengah Papua menawarkan opsi gencatan senjata.
Hal tersebut disampaikan seturut terus terjadinya penularan Covid-19 di wilayah operasi mereka.
Pada Selasa (7/4) Gugus Tugas Covid-19 Papua mencatat jumlah kasus Covid-19 di wilayah itu melonjak jadi 31 kasus. Jumlah itu meningkat tiga kali lipat dari pekan lalu yang berkisar 10 kasus positif.
Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Papua, dr Silwanus Sumule mengungkapkan jumlah korban meninggal juga meningkat dari dua orang menjadi empat orang pada Selasa.
Per wilayah, kasus terbanyak tercatat di Kota Jayapura dengan 13 kasus dan dua meningal. Kemudian disusul Kabupaten Mimika dengan sembilan kasus positif dengan dua korban meninggal. Selanjutnya Kabupaten Jayapura (lima kasus), dan Merauke (empat kasus).
Terkait lonjakan kasus itu, TPNPB-OPM yang oleh pemerintah Indonesia disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyatakan siap mengambil tindakan gencatan senjata. "Kami bisa lakukan gencatan senjata,” kata juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom kepada Republika.co.id melalui pesan pendek, Rabu (8/4).
Kendati demikian, dia mengatakan itikad itu tak bisa sepihak. “Indonesia juga tarik militer nonorganik dari wilayah Papua,” kata dia.
Penangung Jawab Politik TPNPB-OPM Bomanak Jeffrey juga menjanjikan, ada sejumlah prosedur yang akan dilakukan pihaknya terkait merebaknyaCovid-19 di Papua.
Dia menjanjikan, TPNPB tak akan menyerang fasilitas kesehatan serta menjamin kebebasan pergerakan peralatan dan tenaga medis.
“TPNPB-OPM juga akan membantu menegakkan karantina wilayah serta upaya pencegahan lain dari pemerintah daerah Papua,” tulisnya dalam lansiran resmi pada Rabu (8/4).
Menurutnya, Covid-19 saat ini jadi ancaman mengerikan bagi warga Papua karena terbatasnya fasilitas kesehatan di wilayah itu. “Bencana kemanusiaan ini mengkhawatirkan mengingat pengabaian kualitas layanan kesehatan oleh pemerintah Indonesia di Papua selama bertahun-tahun,” kata dia.
Dia juga mengingatkan bahwa jika permintaan gencatan senjata dan ditariknya pasukan nonorganik dari pegunungan Papua tak dipenuhi, saling serang akan menimbulkan jumlah pengungsi yang sangat banyak dan meningkatkan potensi penularan. “Kami harap Indonesia mematuhi seruan Sekjen PBB Antonio Guterrez untuk ‘gencatan senjata global di seluruh penjuru dunia’,” ujarnya.
