REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Bupati Banyumas Achmad Husein masih belum bisa mengambil keputusan terkait rencana pemerintah melarang mudik pada lebaran tahun ini. Bupati Banyumas akan menunggu sura resmi dari pemerintah terkait larangan mudik tersebut.

''Kita sudah menggelar rapat dengan jajaran Forkopimda mengenai masalah ini. Tapi kita tidak bisa grasa-grusu (terburu-buru) mengambil keputusan. Kita tunggu surat resmi keputusan pemerintah dulu,'' jelasnya, Selasa (21/4).

Bupati Banyumas mengatakan, bila memang sudah ada surat resmi dari pemerintah mengenai larangan mudik, baru pihaknya akan mengambil sikap. Termasuk, kegiatan yang dilakukan untuk mendukung adanya larangan tersebut.

''Saya tunggu surat resminya. Kalau sudah ada surat resmi, kami akan jaga di seluruh wilayah perbatasan,'' ujarnya.

Namun sejauh belum ada surat resmi, maka Bupati mengaku tidak bisa menghalau pemudik memasuki wilayah Banyumas. ''Pokoknya, kita tunggu surat resmi dulu,'' ucapnya.

Bupati mengaku, sejauh ini sebenarnya sudah cukup banyak perantau asal Banyumas yang mudik ke kampung halamannya. Mereka pulang kampung, karena berbagai alasan. Ada yang karena kondisi ekonomi di perantauan yang makin sulit, ada juga yang karena takut wabah.

Sejauh ini, jumlah perantau yang sudah mudik sejak wabah berlangsung sudah mencapai  sekitar 23.000 orang. Jumlah ini, mencapai sekitar 80 persen dari perantau asal Banyumas  yang jumlah keseluruhannya mencapai sekitar 46.000 orang.

Namun, Achmad Husein menyebutkan, pada masa lebaran bukan hanya perantau ber-KTP Banyumas saja yang akan pulang kampung. Melainkan juga warga dari daerah lain asal Banyumas, yang sudah tercatat sebagai penduduk di daerah lain. Pemudik ini yang tidak bisa diperkirakan jumlahnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah merencanakan untuk melarang aktivitas mudik pada Lebaran tahun ini. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah makin meluasnya wabah Covid 19 di daerah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika