REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Sebuah mobil milik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditembak di Negara Bagian Rakhine, Myanmar pada Senin (20/4). Sopir seketika tewas dalam kejadian tersebut.
Mobil yang menjadi sasaran penembakan membawa swab dari pasien yang akan diuji Covid-19. Swab hendak dibawa dari Sittwe ke Yangon.
Menurut Kementerian Informasi Myanmar, mobil PBB itu diserang oleh kelompok pemberontak. Namun Arakan Army, kelompok gerilyawan terbesar di Rakhine, menegaskan tak terlibat dalam serangan tersebut.
Arakan Army justru menuding militer Myanmar bertanggung jawab atas peristiwa penembakan tersebut. Tuduhan itu pun segera disangkal.
"Mengapa militer menembak mereka? Mereka bekerja untuk kita, untuk negara kita, kita memiliki tanggung jawab untuk hal itu. Setiap orang yang mempunyai otak mengetahui hal tersebut. Jika Anda seorang warga negara Myanmar, Anda seharusnya tidak menanyakannya," kata juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyi pada Selasa (21/4).
Sopir bernama Pyae Sone Win Maung meninggal dalam kejadian tersebut. Penembakan pun menyebabkan petugas kesehatan lainnya terluka dan saat ini harus dirawat di rumah sakit.
Ayah Pyae Sone Win Maung, yakni Htay Win Maung, sangat terpukul oleh kejadian itu. Dia menyebut anaknya telah bekerja untuk WHO di Sittwe selama tiga tahun.
"Hati saya hancur. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir dia meninggal dalam menjalani tugasnya di garis depan. Dia pergi ke sana di tengah pertempuran ketika banyak orang tidak berani pergi," ucapnya.
Rakhine memang wilayah bergejolak. Selama lebih dari satu tahun, Arakan Army yang menginginkan otonomi lebih besar di wilayah barat Myanmar, telah terlibat pertempuran sengit dengan pihak militer. Konfrontasi dan eskalasi meningkat baru-baru ini.
Arakan Army bersama dua kelompok etnis bersenjata lainnya telah mengajukan gencatan senjata selama sebulan untuk April. Penyebaran Covid-19 menjadi alasan utama mereka melakukan hal tersebut.
Akan tetapi militer Myanmar menolaknya. Ia mengatakan bahwa gencatan senjata sebelumnya yang diumumkan pemerintan tidak diindahkan oleh mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika